Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilkada Jakarta 2024

Dalang Kecurangan di Pemilihan Gubernur Jakarta Diungkap, Pengamat Tak Heran

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti tak heran dengan kecurangan yang terjadi di setiap Pilkada, termasuk di Jakarta.

Editor: Ansar
Tribunnews.com
Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 046 Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024). Menjadi sorotan adalah kejadian di TPS 028 Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Di TPS tersebut ditemukan 18 surat suara sudah tercoblos Pramono-Rano dan diduga pelakunya Ketua KPPS. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Siapa dalang kecurangan dalam Pemilihan Gubernur Jakarta?

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti tak heran dengan kecurangan yang terjadi di setiap Pilkada, termasuk di Jakarta.

Bivitri yakin, setiap pelaku kecurangan ada yang mengorkestrasi atau memerintahkan.

Salah satunya soal kecurangan yang terjadi di pemilihan gubernur Jakarta.

Kejadian di TPS 028 Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur jadi sorotan.

Di TPS tersebut ditemukan 18 surat suara sudah tercoblos Pramono-Rano dan diduga pelakunya Ketua KPPS. 

“Dan ini menurut saya, ini adalah praktik dari penyalahgunaan kekuasaan, karena para petugas itu pasti ada instruksinya, enggak mungkin dia inisiatif sendiri,” kata Bivitri yang hadir dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

 Bivitri yakin betul, pelaku yang sudah dipecat oleh KPU Jakarta tersebut mendapatkan iming-iming dari seseorang.

Sehingga melakukan pencoblosan terhadap surat suara Pramono-Rano.

“Penyalahgunaan satu, tapi juga biasanya dikuasai dengan politik uang, maksudnya saya tahu dari kawan-kawan saya bahwa adalah lazim dalam tanda kutip untuk bayar petugas-petugas itu untuk nyoblosin,” terang Bivitri.

Bivitri juga mengungkap modus kecurangan yang biasanya terjadi di setiap pemilu.

Pertama, petugas dibayar, atau ada instruksi dari seseorang untuk melakukan kecurangan.

“Jadi dia dipool katanya begitu, tapi ini membutuhkan penelitian lebih lanjut ya, dipool jadi bayarnya sekian, jumlahnya besar terus dia mau dapat dari berapa Kecamatan gitu,” terang Bivitri.

 Dia khawatir hal ini terjadi di Pilkada Jakarta.

Ada seseorang yang mengatur bahwa pasangan calon 1,2 dan 3 mendapatkan suara sekian persen. 

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved