Pilkada dan Redemokratisasi Lokal

Sementara itu kerawanan yang kerap menghantui pilkada langsung semakin sulit dihindari.

Kuatnya corak primordialisme dan paternalistik masyarakat lokal menjadi target empuk hoaks dan hasutan-hasutan emosional berbau SARA, dibarengi nihilnya pendidikan dan literasi politik pemilih.

Ekses-ekses negatif berupa polarisasi ekstrem dan konflik horizontal sangat rawan terjadi.

Misalnya argumentasi elite politik adanya wacana mempercepat pilkada dengan alasan efektivitas tata Kelola pemerintahan dan konsolidasi kebijakan nasional dan lokal lebih menekankan sifat desentralisasi administrasi daripada desentralisasi politik, melalui penguatan demokrasi lokal.

Tujuan desentralisasi membuka keran demokratisasi lewat pilkada langsung, dengan harapan masyarakat akan melek politik hanya sekadar program regular dan agenda tambahan.

Pilkada serentak 2024 setidaknya mampu menimbang elemen demokrasi lokal sebagai bagian semangat desentralisasi.

Bahwa tujuan people empowering melalui pilkada menjadi pertimbangan utama dalam tata kelola pemilihan dan juga sebagai ajang pendidikan politik lokal.

Perlu menakar partisipasi rakyat ke arah penguatan demokrasi lokal yang mapan dan konsolidatif. 

Terpenting pemerintah mensosialisasikan isu utama pilkada yang berkualitas kepada masyarakat.

Ide tentang pilkada serentak setidaknya mengakomodir suara masyarakat daerah.

Esensi demokrasi lokal dengan core business partisipasi rakyat tetap terjaga sehingga proses politik di pilkada minimal dianggap sebagai cerminan bukan demokrasi elitis belaka tetapi menjurus pada grass-root democrazy.

Sehingga pilkada serentak paling tidak bukan sebatas euforia, tetapi lebih kepada penguatan kultur serta pendidikan politik kepada rakyat---yang artinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan itulah substansi demokrasi.(*)