Deklarasi New York dan Suara Pasifik

Oleh: Mattewakkan

Sarjana Ilmu Hubungan Internasional

TRIBUN-TIMUR.COM - Tetangga dekat, pilihan jauh. Begitulah sikap lima negara kecil di Pasifik— Papua Nugini, Nauru, Palau, Tonga, dan Federasi Mikronesia, yang dengan tegas menolak Deklarasi New York 2025 tentang dukungan bagi Palestina di PBB — kelompok kecil yang juga mencakup negara lain seperti Argentina, Hungaria, Israel, dan Amerika Serikat.  

Deklarasi ini adalah dokumen PBB untuk penyelesaian damai isu Palestina dan implementasi solusi dua negara.

Ironisnya, Indonesia yang bersebelahan dengan mereka justru menjadi salah satu pendukung paling setia Palestina.

Kelima negara itu memilih berdiri di belakang Amerika Serikat, sebuah negara yang berjarak ribuan kilometer dari Pasifik. 

Pertanyaannya: mengapa mereka rela menjadi “pengikut” AS dalam isu serumit ini, padahal di panggung lain mereka sering lantang menuntut keadilan iklim?

Dan yang tak kalah penting, apa yang bisa Indonesia lakukan untuk lebih dekat dengan mereka—terutama Papua Nugini yang berbagi perbatasan langsung?

Sikap mereka bukan hal yang baru terjadi. Sejak awal 2000-an, negara-negara Pasifik itu konsisten berada di kubu AS dan Israel dalam berbagai resolusi PBB.

Contohnya, pada 2023, ketika mayoritas dunia mendukung resolusi gencatan senjata di Gaza pascaserangan Hamas, mereka justru menolak.

Setahun kemudian, saat PBB meminta pendapat Mahkamah Internasional tentang pendudukan Israel, mereka kembali menolak. 

Terakhir, saat voting Deklarasi New York 2025 dilaksanakan, kelima negara ini termasuk dalam kelompok dari sepuluh negara di dunia yang memilih “tidak”.

Padahal pada era 1970-an, negara-negara Pasifik dikenal vokal soal hak menentukan nasib sendiri, sejalan dengan semangat anti-kolonialisme.

Namun kini, sikap itu melemah. Tentu jawabannya sederhana: Amerika.

Pengaruh AS terasa langsung melalui jalur finansial. Palau dan Mikronesia terikat perjanjian Compact of Free Association dengan AS.