Makassar, Maros, Bantaeng Berebut Titel Daerah Antikorupsi 2025

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai observasi dalam memilih satu kabupaten/kota antikorupsi di Sulsel.

Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto hadiri sosialisasi di Kantor Gubernur Sulsel pada Senin (5/8/2024).

Pekan ini, Andhika akan safari ke beberapa daerah untuk memulai observasi lapangan.

"Ini pengembangan desa anti korupsi. Sulsel ini akan kami lakukan observasi di pekan-pekan ini untuk memilih sehingga tahun depan kita mulai bimbingan teknis ke kabupaten/kota terpilih," katanya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sudah mengusulkan tiga daerah calon kabupaten/kota anti korupsi.

Makassar, Maros dan Bantaeng akan bersaing menjadi satu daerah antikorupsi di Sulsel.

Sebanyak enam komponen dan 19 indikator penilaian sudah disiapkan.

"Dari provinsi mengusulkan tiga, yakni Makassar, Maros dan Bantaeng. Mulai besok Selasa (6/8/2024) sampai Kamis observasi," jelas Andhika.

"Ada enam komponen dan 19 indikator. Ada komponen MCP, penguatan pengawasan,penguatan pelayanan publik, peran masyarakat, kearifan local dan penguatan budaya kerja antikorupsi," lanjutnya.

Salah satu indikator lainnya, yakni tidak ada kepala daerah yang korupsi dalam tiga tahun terakhir.

Andhika mengaku kehadiran satu daerah antikorupsi sangat penting di wilayah Provinsi.

Sebab daerah lain bisa belajar di satu daerah tersebut nantinya.

Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Sulsel, Andhika didampingi Kepala Inspektur Sulsel Marwan Mansyur.

Andhika menjelaskan secara rinci indikator penilaian kabupaten/kota antikorupsi.

Mulai Selasa (6/8/2024), Andhika bakal berkeliling di pemerintahan ketiga daerah tersebut.

Lalu memulai penilaian untuk memilih satu daerah antikorupsi di Sulsel 2025.(*)