Kotak Kosong 'Setan' Demokrasi

Haekal: Jika ada kader yang ingin maju, kami berusaha usung. Kendala biasanya ada pada soal koalisi partai jika kami tidak bisa mengusung sendiri. Jika ada partai lain, misalnya PPP mengajak PKB untuk berpasangan dan ada potensi menang, pasti kami respon baik. 

Ini memberikan pilihan kepada rakyat dan memungkinkan adu gagasan antara kader PKB atau PPP dengan kader partai lain atau dari komunitas lain. Proses politik ini bisa menjadi pendidikan untuk rakyat agar mereka memilih pemimpin berdasarkan kemampuan menyelesaikan kebutuhan mereka bukan alasan pragmatis.

Kandidat disiapkan?

Amran: PPP sudah menerima pendaftaran beberapa calon, seperti Andi Sudirman Sulaiman, Danny Pomanto, Andi Muhammad. Kita terbuka untuk semua kader yang mendaftar dan akan duduk bersama dengan partai koalisi untuk membahasnya.

Bagaimana dengan PKB?

Heikal: Kami sudah melakukan penjaringan sejak beberapa bulan lalu. Beberapa nama yang sudah mengikuti tahapan tersebut, Ilham Arief Sirajuddin, Danny Pomanto, Andi Sudirman Sulaiman, Panglimata, Annar Sampetoding, Fatmawati. Mereka sudah menyerahkan berkas ke DPP, dan keputusan final masih dalam proses. Semua keputusan DPP didiskusikan bersama dengan DPW, terutama untuk calon gubernur.

Mekanisme penentuan calon gubernur?

Amran: Pendaftaran calon, fit and proper test di provinsi, dan keputusan final di DPP. Meskipun keputusan akhir ada di Jakarta, aspirasi dari Sulsel sangat didengar. Kami selalu terbuka dan transparan dalam menentukan calon.

Bagaimana dengan surat tugas?

Amran: Surat tugas biasanya digunakan untuk mencukupkan koalisi. Misalnya, jika seorang calon mendapatkan surat tugas, ia harus mencari koalisi yang cukup untuk maju. Penentuan pasangan calon masih menjadi wewenang partai.

Kemungkinan Amir Uskara maju?

Amran: Sangat mungkin. Amir Uskara sebagai wakil Ketua MPR dan tokoh nasional, juga punya potensi besar untuk maju. Semua keputusan akan diambil dengan hati-hati dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

Soal spanduk tolak calon gubernur radikal dan intoleran?

Amran: Masyarakat bisa menilai sendiri. Pemerintah sekarang, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran, menegaskan bahwa Indonesia adalah NKRI harga mati. Sulsel memiliki budaya yang tinggi dalam hal toleransi beragama dan nasionalisme. Tidak mungkin kita memilih kepala daerah yang tidak memiliki toleransi atau yang radikal.

Pandangan Anda?

Haekal: Pesan-pesan ini adalah aspirasi rakyat yang membutuhkan pemimpin dengan prinsip toleransi dan moderasi. PKB selalu memposisikan diri di tengah, mencari solusi bersama dan menjaga perbedaan. Pesan ini adalah catatan penting bagi kami, dan wajib untuk didengar dan dipraktikkan sesuai dengan konstitusi dan dasar bernegara kita.(hasriyani Latif)