Ema Husain Tuding PAN Wajo Sulsel Tutup Akses Perempuan di Kursi Pimpinan DPRD: Tidak Adil

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Aktivis dan Tokoh Perempuan Nasional, Ema Husain menilai DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Wajo tak menjunjung nilai demokrasi dan prinsip kesetaraan gender.

"Partai harusnya mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan baik itu laki-laki maupun perempuan, bukan malah mempersulit anggotanya," ujarnya kepada Tribun-Timur.com, Senin (29/7/2024),

Musababnya, kader PAN Wajo, Andi Merly Iswita menjadi peraih suara terbanyak di internal PAN pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Wajo Februari lalu.

Dirinya berpotensi menduduki kursi pimpinan, sebab PAN berada di urutan kedua setelah Partai Gerindra menjadi pemenang Pileg.

"Kader yang meraih suara tertinggi itu kan perempuan, sangat luar biasa. Mestinya diberi ruang dan kesempatan," tegasnya.

"Apalagi di sebuah daerah yang sistem Patriarkinya kental dan kuat, justru mengantar seorang perempuan duduk dan meraih suara tertinggi di internal partai. Itu pencapaian besar loh," sambungnya.

Mengingat, berita acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PAN Wajo pada 2022 lalu, menyetujui caleg peraih suara tertinggi akan menjadi pimpinan.

"Oke, kita menghargai internal Partai. Tapi tidak mendukung jika kesepakatan lama dikaji dan dibuat ulang dengan dasar yang tidak berperikeadilan," tuturnya.

Sangat disayangkan, lanjut Ema Husain jika Partai sekelas PAN mengaplikasikan prinsip dan asas demokrasi hanya di atas kertas.

"Kalau partai dibentuk hanya untuk golongan tertentu, berarti tidak mencerminkan arti demokrasi yang seutuhnya," lanjut Ema.

Olehnya itu, ia berharap tidak ada gerakan yang mencederai demokrasi, terkhusus bagi partai PAN Wajo dengan menutup keterwakilan kaum perempuan di meja pimpinan parlemen. 

"Partai harus menjadi contoh demokrasi yang baik. Bukan membuat demokrasi pincang dan menghalangi potensi kaum perempuan," bebernya.

Terpisah, Sekretaris DPD PAN Wajo, Elfrianto menyebut terkait kursi pimpinan DPRD Wajo pihaknya telah mengusulkan beberapa nama ke DPW PAN.

"Pusat yang menentukan, kami DPD hanya mengusulkan ke DPW selanjutnya dibuat rekomendasi ke DPP," sebutnya.

Bahkan yang diusulkan tidak sesuai dengan urutan peraih suara terbanyak di Internal PAN Wajo.