Murid di Kompleks SD Inpres Pajjaiang Direlokasi Imbas Polemik Lahan Digugat Ahli Waris

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seribu peserta didik di Kota Makassar menjadi korban atas polemik lahan kompleks SD Inpres Pajjaiang, Jl Pajjaiang, Kecamatan Biringkanaya Makassar. 

Mereka terpaksa harus direlokasi alias dipindahkan karena polemik ini belum berujung. 

Diketahui sudah sekitar tujuh hari mereka melakukan pembelajaran online, mereka terpaksa belajar dari rumah karena akses masuk sekolah ditutup oleh ahli waris.

Kuatir akan nasib peserta didik, Dinas Pendidikan Kota Makassar akhirnya mengambil kebijakan untuk memindahkan lokasi belajar para siswa. 

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar nomor 4181/SK/Disdik/VII/2024 tentang Relokadi Tempat Proses Belajar Mengajar SD Inpres Pajjaiang, SD Inpres Sudiang dan SDN Pajjaiang. 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin mengatakan, proses belajar mengajar SD Inpres Pajjaiang ditempatkan di SD Inpres Kalang Tubung 1 Jalan Gowa Ria.

Baca juga: Bukti Baru! Lahan SD Inpres Pajjaiang Makassar Masuk Kawasan GOR Sudiang

Ada 10 kelas yang akan digunakan di sekolah tersebut secara bergantian.

"SD Inpres Pajjaiang kita pilih di SD Inpres Kalang Hubungan dengan mengunakan 10 ruang kelas, yang dilaksanakan pada siang hari," ucap Muhyiddin, Kamis (25/7/2024). 

Kemudian proses belajar mengajar SD Negeri Pajjaiang dan SD Inpres Sudiang ditempatkan di SMP Negeri 16 Jl Gowa Ria.

Disiapkan sebanyak 11 ruangan yang PBM nya dilaksanakan pada pagi dan siang hari. 

Adapun keputusan ini diambil sesuai hasil rapat koordinasi Dinas Pendidikan dengan Kepala Sekolah wilayah Kecamatan Biringkanaya dan hasil pemantauan sekolah yang akan digunakan, pada Rabu (24/7/2024). 

"Rokasi PBM mempertimbangkan jarak dari lokasi Sekolah SD Inpres Pajjaiang, SD Negeri Pajjaiang, dan SD Inpres Sudiang," ujarnya. 

Diketahui, hingga hari ini ahli waris masih melakukan penyegelan kompleks SD Inpres Pajjaiang. 

Selama sekolah ditutup, para siswa menjalani pembelajaran daring. 

Ahli waris menginginkan agar Pemkot Makassar melakukan pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut. 

Disisi lain, Pemkot Makassar enggan membayar karena masalah ini masih dalam proses hukum, belum ada putusan inkrah yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran ganti rugi.(*)