Ahmad Susanto, Abdul Rahman Bando, Appi Adu Gagasan di Diskusi GMKI Makassar

Ketiga, yakni tantangan politik identitas.

Seluruh tantangan ini bersinggungan dengan kelompok rentan di kota Makassar.

"Perlu kebijakan khusus sekaitan kelompok disabilitas. Semua kebijakan harus terhubung infrastruktur, regulasi, pendekatan dan program harus terhubung ke kebutuhan kelompok rentan," kata Ahmad Susanto.

Baca juga: Munafri Arifuddin Dapat Restu Kiai NU Maju Pilwali Makassar 2024

Menurutnya, kebijakan secara berkelanjutan dan terstruktur harus dikemas.

Kemudian diramu dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Munafri Arifuddin

Appi sapaannya, melihat Makassar memiliki potensi besar dalam mengembangkan layanan jasa.

Peran strategis Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia Timur membuat potensi ini sangat besar.

"Makassar ini menjadi kota transit, bukan tujuan akhir. Di sini yang berperan penting sector jasa. Kita harus mulai menyiapkan regulasi kuat terjalinnya system pemerintahan baik terjalin hubungan dengan masyarakat," kata Appi.

'Makassar Upgrade' jadi tagline Appi diperkenalkan dalam diskusi ini.

Appi melihat indeks toleran di Makassar masih harus ditingkatkan.

"Indeks kota toleran Makassar di 2022 masih 88 di Indonesia. Di 2023, naik 22 di Indonesia. Ada perbaikan tetapi belum sampai ke tahap yang kita inginkan," kata Appi.

Sementara dalam proses pembangunan daerah, Appi menyebut perlu adanya kolaborasi pemerintah dan pihak swasta.

Pemerintah mengambil peran dalam mengatur regulasi. Sementara swasta bisa menyuntik investasi didaerah.

"Tidak semua proses ini dilakukan pemerintah. Karena dalam proses pembangunan harus ada Kerjasama Pemerintah dan swasta. Regulasi diatur pemerintah,pembangunan bisa lewat investasi dari swasta," kata Appi.(*)