Ahmad Susanto, Abdul Rahman Bando, Appi Adu Gagasan di Diskusi GMKI Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Makassar menggelar diskusi bersama jajaran calon pemimpin di Makassar.

Diskusi ini berlangsung di Student Centre GMKI Makassar, Jl Gunung Bawakaraeng pada Sabtu (20/7/2024) malam.

Topiknya membahas masa depan Makassar di tangan pemimpin baru nanti.

Hadir tiga tokoh yakni Munafri Arifuddin, Abdul Rahman Bando dan Ahmad Susanto.

Ketua GMKI Cabang Makassar Vicky menyebut ruang diskusi dibuka untuk saling mendengarkan gagasan calon pemimpin.

"Ini rangka memanggil calon pemimpin terbaik kota Makassar supaya bisa dinilai masyarakat. Nanti akan diberi hasil kajian dari GMKI ke pada calon pemimpin," kata Vicky.

Ada dua topik utama yang di harus dipecahkan para calon pemimpin Makassar.

Baca juga: Diaspora NTT Siap Menangkan Andi Seto di Pilwali Makassar

Pertama menjadikan Makassar sebagai kota Inklusif.

Kedua, Makassar menjadi kota peduli kelompok rentan.

"Kami melihat supaya maju kota harus inklusif, jangan punya modal saja diperkaya. Tapi kelompok rentan ini mendapat perhatian," lanjutnya.

Kota inklusif dikenal sebagai kota yang menjamin keterbukaan, kebebasan bagi seluruh warganya.

Jaminan ini terkait ketersediaan layanan publik yang nyaman untuk semua kalangan. Termasuk bagi kelompok rentan dan marjinal, tanpa adanya diskriminasi.

Vicky ingin Mahasiswa Makassar bisa menjadi motor penggerak dalog masyarakat.

Sehingga gerakan mahasiswa berbasis pada kajian dan pemikiran kritis.

"Kami melihat Makassar epicentrum gerakan, kita ingin dari gerakan anarki ke gerakan dialog. Sehingga kami. kumpulkan supaya bisa berdialog, bercerita keluarkan visi misi," katanya.

Abdul Rahman Bando

Dalam melindungi dan memenuhi hak kaum rentan di Makassar, Abdul Rahman Bando mengaku butuh regulasi yang khusus.

Lalu diteruskan dengan alokasi anggaran khusus untuk menunjang kehidupan kelompok rentan

"Bagaimana regulasi mengatur tentang kelompok rentan,kebijakan anggaran untuk bisa mengalokasikan kegiatan kelompok rentan," jelasnya.

Pemerintah disebutnya harus memikirkan akses kehidupan kaum rentan.

Termasuk kebutuhan hidup hingga upah masyarakat.

Akses Kesehatan dan Pendidikan sebutnya harus terjamin dalam kebijakan pemerintah.

"Hak mereka harus dipikirkan akses untuk kehidupan hari-hari, tidak semua kelompok rentan miliki akses peroleh kehidupan yang cukup dan layak," kata Abdul Rahman Bando.

"Pekerjaan dan upah yang layak, akses Kesehatan dan Pendidikan serta akses ke keadilan hukum," jelasnya.

Ahmad Susanto

Ahmad Susanto menyebut ada tiga tantangan besar yang akan dihadapi.

Mulai dari perubahan iklim yang berdampak pada krisis energi.

Kondisi ini sudah terlihat dari kekeringan yang melanda selama beberapa tahun terakhir.

Kedua, era disrupsi informasi semakin kencang di tengah digitalisasi.

Perkembangan perekonomian dan budaya kian terpengaruh era disrupsi.

Ketiga, yakni tantangan politik identitas.

Seluruh tantangan ini bersinggungan dengan kelompok rentan di kota Makassar.

"Perlu kebijakan khusus sekaitan kelompok disabilitas. Semua kebijakan harus terhubung infrastruktur, regulasi, pendekatan dan program harus terhubung ke kebutuhan kelompok rentan," kata Ahmad Susanto.

Baca juga: Munafri Arifuddin Dapat Restu Kiai NU Maju Pilwali Makassar 2024

Menurutnya, kebijakan secara berkelanjutan dan terstruktur harus dikemas.

Kemudian diramu dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Munafri Arifuddin

Appi sapaannya, melihat Makassar memiliki potensi besar dalam mengembangkan layanan jasa.

Peran strategis Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia Timur membuat potensi ini sangat besar.

"Makassar ini menjadi kota transit, bukan tujuan akhir. Di sini yang berperan penting sector jasa. Kita harus mulai menyiapkan regulasi kuat terjalinnya system pemerintahan baik terjalin hubungan dengan masyarakat," kata Appi.

'Makassar Upgrade' jadi tagline Appi diperkenalkan dalam diskusi ini.

Appi melihat indeks toleran di Makassar masih harus ditingkatkan.

"Indeks kota toleran Makassar di 2022 masih 88 di Indonesia. Di 2023, naik 22 di Indonesia. Ada perbaikan tetapi belum sampai ke tahap yang kita inginkan," kata Appi.

Sementara dalam proses pembangunan daerah, Appi menyebut perlu adanya kolaborasi pemerintah dan pihak swasta.

Pemerintah mengambil peran dalam mengatur regulasi. Sementara swasta bisa menyuntik investasi didaerah.

"Tidak semua proses ini dilakukan pemerintah. Karena dalam proses pembangunan harus ada Kerjasama Pemerintah dan swasta. Regulasi diatur pemerintah,pembangunan bisa lewat investasi dari swasta," kata Appi.(*)