DPRD Makassar Minta Pemkot Libatkan Tim Transisi Appi-Aliyah Terkait Rencana Rakorsus

 
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – DPRD Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk melibatkan Tim Transisi Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus).

Wakil Ketua Fraksi MULIA DPRD Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad mengaku telah mendapat kabar bahwa Pemkot Makassar dijadwalkan gelar Rakorsus di Bali, Kamis 7 Februari 2025.

Di mana rakorsus yang melibatkan semua pejabat Pemkot Makassar ini mengusung tema "Implementasi dan Inovasi Transaksi Digital Pendapatan Asli Daerah Menuju PAD 2 Triliun".

Ini akan membahas mengenai program kerja dan anggaran Pemkot Makassar ke depan.

Rakorsus tersebut digelar di The Stones Hotel Legian, Kabupaten Badung, Bali.

Tri Sulkarnain Ahmad, menegaskan, keterlibatan Tim Transisi MULIA sangat penting.

Hal ini mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengesahkan pasangan Munafri-Aliyah sebagai pemenang dalam Pilwalkot Makassar 2024. 

"Apalagi Pilkada sudah selesai dengan adanya putusan MK yang sudah dibacakan, pasangan Munafri-Aliyah telah dinyatakan sebagai pemenang Pilwalkot Makassar," kata Tri Sulkarnain di Ruang Komisi A DPRD Makassar, Rabu (5/2/2025) siang.

Sehingga, lanjut Tri Sulkarnain, persiapan untuk pemerintahan baru di tahun 2025-2030 harus dimulai.

Menurutnya, dalam Rakorsus tersebut, akan dibahas mengenai pembahasan anggaran Pemkot Makassar, termasuk PAD dan target pencapaian PAD 2 Triliun yang menjadi tema utama kegiatan ini. 

Olehnya, penting bagi Tim Transisi MULIA untuk mengetahui berapa sisa kas daerah (SILPA) yang ada, terutama dari tahun 2024, serta program-program yang harus dilanjutkan oleh pemerintahan baru.

"Tim Transisi perlu memahami anggaran yang sudah disiapkan dan memastikan program-program yang ada tidak terhambat. Ada beberapa hal yang harus dibahas, termasuk anggaran yang belum terserap, serta program kerja yang masih berjalan,” jelasnya.

Selain itu, Tri Sulkarnain juga menyarankan agar Rakorsus yang direncanakan di Bali sebaiknya dipindahkan ke Makassar untuk efisiensi anggaran. 

"Sesuai instruksi Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk efisiensi dalam penggunaan anggaran, lebih baik jika kegiatan ini dilakukan di Makassar saja,” ujarnya.

DPRD Makassar juga mengapresiasi pencapaian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto alias Danny Pomanto.