Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilwali Makassar 2024

Munafri Arifuddin Dapat Restu Kiai NU Maju Pilwali Makassar 2024

Dukungan ini datang dari ulama terkemuka, yaitu Kiai atau Anre Gurutta, Haji Dr Baharuddin, di kediamannya, Makassar, Jumat (19/7/2024) pagi.

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM
Momen Bakal Calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bertemu ulama terkemuka Kiai atau Anre Gurutta, Haji Dr Baharuddin, di kediamannya, Makassar, Jumat (19/7/2024).   

"Kita umat Kristen melihat kota Makassar adalah milik kita bersama, tidak boleh ada pengkotak-kotakan dalam hidup bermasyarakat," pungkas Aris.

Terpisah, Munafri Arifuddin menyampaikan komitmennya untuk menerapkan prinsip kemerdekaan.

Hal itu guna menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati antar pemeluk agama di Kota Makassar

Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai modal utama.

Dia berkomitmen ketika memimpin Kota Makassar tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial-budaya masyarakat.

Ia lantas menjelaskan mengenai konsep kemajemukan, toleransi, pluralisme, dan kerukunan antar umat beragama yang akan dijalankan.

Di mana, Appi akan memberikan pandangan seperti apa yang dilakukan ke depan dalam pembangunan umat beragama yang ada.

"Dan menurut saya ini hal serius yang harus kita perhatikan dengan baik," ujar Appi.

Baginya, isu pembangunan antar umat beragama di Kota Makassar akan semakin tajam dan menjadi isu yang sangat besar. 

Appi menekankan bahwa keberagaman beragama merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari dan harus dikelola dengan baik.

"Lalu dimana peran pemerintah di sini? Peran pemerintah adalah menjadi regulator yang baik, menjadi penghubung yang baik antara satu pemeluk agama dengan yang lainnya," ungkapnya.

Appi juga menekankan betapa pentingnya tidak membeda-bedakan dalam persoalan prestasi, kepangkatan, dan lainnya dalam tatanan sistem pemerintahan di Kota Makassar

"Caranya dengan tidak membeda-bedakan dalam persoalan prestasi kepangkatan dan sebagainya dalam tatanan sistem pemerintahan di Kota Makassar," tambah Ketua Partai Golkar Makassar ini.

Selama ini, menurut Appi, perekrutan dalam pemerintahan sering kali dipandang dari latar belakang suku, ras, dan agama, yang mencoreng keberagaman antar umat beragama.

"Saya sampaikan bahwa orang Toraja berhak menjadi kepala dinas, orang Toraja berhak jadi camat, lurah," paparnya.

Ini yang harus dikedepankan. 

Sebab persoalan ini bukan dalam wilayah akidah, tapi persoalan ini adalah persoalan dalam menjalankan tatanan pemerintahan

Dengan komitmen dan visi yang jelas, Appi bertekad untuk menciptakan Makassar yang lebih inklusif dan harmonis.

Di mana semua warga dapat merasakan kebebasan beragama dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved