Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilwali Makassar 2024

Demokrat Tak Lirik Indira, Andi Seto, Appi, Amri Arsyid di Pilwali Makassar

Dari delapan nama, Demokrat hanya mengeluarkan dua surat rekomendasi yakni Adi Rasyid Ali dan Abdul Rahman Bando.

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/ERLAN SAPUTRA
Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan surat rekomendasi bakal calon wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

Dari delapan nama yang sebelumnya mendaftarkan diri, Demokrat hanya mengeluarkan dua surat rekomendasi.

Yakni Ketua Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali dan mantan Kadis Pendidikan Makassar Abdul Rahman Bando.

Sementara yang belum mendapat surat rekomendasi, Ketua KONI Makassar Ahmad Susanto, mantan Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa.

Lalu, Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid, Wakil Ketua Gerindra Sulsel Najmuddin.

Lanjut, istri Wali Kota Makassar Indira Yusuf Ismail dan Ketua Golkar Makassar Munafri Arifuddin (Appi).

Baca juga: Masuk 7 Besar Calon Potensial Pilwali Makassar Versi PKS, Rahman Pina: Jujur Saya Belum Bekerja

Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah menjelaskan bahwa sejauh ini baru dua kandidat yang menerima surat tugas karena adanya persoalan komunikasi. 

Hal itu disampaikan Ni'matullah di sela-sela penyerahan surat tugas kepada belasan bacakada di Sekretariat DPD Demokrat Sulsel, Jl Mirah Seruni Makassar, Senin (1/7/2024) malam.

Wakil ketua DPRD Sulsel itu membeberkan sebenarnya Demokrat bisa memberikan rekomendasi kepada empat bacalon.

Namun, pihaknya mempertimbangkan lantaran sejumlah figur seakan komunikasinya tertutup.

"Ini soal komunikasi. Di Makassar misalnya, sebenarnya bisa sampai empat yang kita berikan surat tugas, tapi kembali lagi soal komunikasi. Bahwa lagi-lagi ini soal teknis," ujar Ni'matullah.

Pilkada Sidrap misalnya, Demokrat bisa mengerucutkan tiga nama.

Sementara di Pilwali Makassar empat nama bisa diusulkan Demokrat.

"(Persoalannya) Kita tidak mungkin mengemis, sementara komunikasinya tidak ada. Jadi, ada persoalan komunikasi saat proses pengusulan di Jakarta (DPP Demokrat)," kata Ni'matullah.

Kendati demikian, Ni'matullah masih memberikan ruang terhadap kandidat lainnya jika ingin mendapatkan surat rekomendasi.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved