Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilwali Makassar 2024

Demokrat Siapkan Rahman Bando-ARA Lawan Indira, Appi, Rudal dan Seto

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Adi Rasyid Ali dan Abdul Rahman Bando.

Editor: Muh Hasim Arfah
dok Tribun Timur
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Adi Rasyid Ali dan Abdul Rahman Bando. Sehingga, mereka siap melawan Ketua KONI Makassar Ahmad Susanto, mantan Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa. Lalu, Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid, Wakil Ketua Gerindra Sulsel Najmuddin. Lanjut, istri Wali Kota Makassar Indira Yusuf Ismail dan Ketua Golkar Makassar Munafri Arifuddin (Appi). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat telah mengeluarkan surat rekomendasi bakal calon wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Dari delapan nama yang sebelumnya mendaftarkan diri, Demokrat hanya mengeluarkan dua surat rekomendasi.

Yakni Ketua Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali dan mantan Kadis Pendidikan Makassar Abdul Rahman Bando.

Demokrat belum mendapat surat rekomendasi, Ketua KONI Makassar Ahmad Susanto, mantan Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa.

Lalu, Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid, Wakil Ketua Gerindra Sulsel Najmuddin.

Lanjut, istri Wali Kota Makassar Indira Yusuf Ismail dan Ketua Golkar Makassar Munafri Arifuddin (Appi).

Artinya, Partai Demokrat siap berhadapan dengan mereka pada Pilwali Makassar 2024. 

Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah menjelaskan bahwa sejauh ini baru dua kandidat yang menerima surat tugas karena adanya persoalan komunikasi. 

Hal itu disampaikan Ni'matullah di sela-sela penyerahan surat tugas kepada belasan bacakada di Sekretariat DPD Demokrat Sulsel, Jl Mirah Seruni Makassar, Senin (1/7/2024) malam.

Wakil ketua DPRD Sulsel itu membeberkan sebenarnya Demokrat bisa memberikan rekomendasi kepada empat bacalon.

Namun, pihaknya mempertimbangkan lantaran sejumlah figur seakan komunikasinya tertutup.

"Ini soal komunikasi. Di Makassar misalnya, sebenarnya bisa sampai empat yang kita berikan surat tugas, tapi kembali lagi soal komunikasi. Bahwa lagi-lagi ini soal teknis," ujar Ni'matullah.

Pilkada Sidrap misalnya, Demokrat bisa mengerucutkan tiga nama.

Sementara di Pilwali Makassar empat nama bisa diusulkan Demokrat.

"(Persoalannya) Kita tidak mungkin mengemis, sementara komunikasinya tidak ada. Jadi, ada persoalan komunikasi saat proses pengusulan di Jakarta (DPP Demokrat)," kata Ni'matullah.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved