Tito Karnavian Sebut Biaya Tak Terduga Bisa Dipakai Pilkada,Pengamat Bastian Lubis Soroti Kemendagri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) bisa digunakan membantu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal ini secara terang-terangan disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat persiapan Pilkada di Makassar beberapa waktu lalu.

Tito melihat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah masih banyak kesulitan.

Mulai dari operasional gedung dan gudang, sampai kebutuhan penyelenggaraan.

Sehingga menurutnya BTT bisa digunakan membantu penyelenggaraan Pilkada.

Pengamat Pemerintahan Bastian Lubis mengatakan, kebijakan ini harus disertai aturan yang jelas.

Tujuannya agar gerak pemerintah daerah (Pemda) bisa jelas.

Mendagri pun dinilai harus memberikan landasan surat tertulis sebelum daerah menggunakan BTT.

"Kalau sudah ada aturan buat itu sih ya tidak masalah. Yang masalah kalau tidak ada aturannya. Sehingga ketika daerah mau buat itu disalahkan. Selama itu tertulis dan disetujui tidak masalah," jelas Bastian Lubis pada Jumat (28/6/2024).

Bastian menyoroti selama ini sikap Kemendagri yang belum konsisten.

Sehingga dirinya meminta kejelasan aturan dulu sebelum menginstruksikan pemerintah daerah.

Baca juga: Maskot Pilkada Maros Diprotes Budayawan, KPU: Keputusan Juri

"Selama ini saya lihat mendagri ambivalen, iya atau tidak nanti tanggung jawab orang. Itu harus ada aturannya kalau ada aturan tertulis tidak masalah," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Mendagri Tito Karnavian mempersilakan kepala daerah menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT).

Bila perlu, Tito mengaku siap menerbitkan edaran persoalan BTT.

Terpenting baginya, pelaksanaan Pilkada serentak bisa berlangsung sukses.