Jenderal Bintang 4 Pegang Nama-nama 164 Wartawan Main Judi Online Rp 1,4 Miliar

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung)

Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri

Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN)

Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI)

Kepala Departemen Hukum BI

Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK

6. Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum

Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia (Kapolri).

7. Wakil Ketua Harian Penegakan Hukum

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri

8. Anggota Bidang Penegakan Hukum

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kemenkominfo

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung

Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN

Deputi Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK

Deputi Bidang Intelijen Siber BIN

Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta OJK

Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah OJK

Komandan Pusat Polisi Militer TNI

Kepala Departemen Hukum OJK.

Satgas Pemberantasan Judi Online memiliki tiga tugas pokok.

Mengacu Pasal 4 Keppres Nomor 21 Tahun 2024, berikut 3 tugas utama Satgas Judi Online:

1. Mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian online secara efektif dan efisien

2. Meningkatkan koordinasi antara kementerian atau lembaga dan kerjasama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian online

3. Menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis dan merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring.

Berdasarkan Pasal 13 Keppres Nomor 21 Tahun 2024, masa kerja Satgas Judi Online dimulai sejak ditetapkannya aturan tersebut, yakni pada 14 Juni 2024.

Masa kerja akan berakhir hingga 31 Desember 2024.(*)