Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilkada 2024

6 Pilar Kunci Sukses Pilkada Serentak ala Menkopolhukam Hadi Tjahjanto

(Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi, Kalimantan dan Maluku.

Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Sukmawati Ibrahim
Faqih/TRIBUN TIMUR
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto dan Mendagri Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Sulawesi, Kalimantan dan Maluku berpusat di Claro Hotel Makassar pada Rabu (26/6/2024). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Sulawesi, Kalimantan dan Maluku berpusat di Hote Claro Makassar, Rabu (26/6/2024).

Dalam rapat ini, Menkopolhukam kembali mempertegas peran 6 pilar dalam prosesi Pilkada serentak.

Tujuannya menjaga prosesi pilkada berjalan aman dan damai.

Hadi Tjahjanto berangkat dari peran penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Untuk dua lembaga ini, penekanan penting Hadi Tjahjanto bagaimana menegakkan aturan dalam pelaksanaan pilkada serentak.

"KPU- Bawaslu harus on the track pada fungsi dan kewenangannya. Kemudian harus netral dan berintegritas," jelas Hadi.

"Serta menjamin hak pilih masyarakat," lanjutnya.

Baca juga: Menko Polhukam Minta TNI-Polri Netral di Pilkada Serentak 2024

Berikutnya pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) juga jadi perhatian.

Pemerintah disebutnya harus siap memberikan dukungan penyelenggaraan Pilkada.

Utamanya menjamin ketersediaan anggaran Pilkada.

"Memberikan dukungan penyelenggaraan dapat berupa terciptanya keamanan dan ketertiban serta menjamin ketersediaan anggaran. Pemerintah juga memberikan fasilitas atau badan adhoc sebagaimana diatur perundang-undangan," jelasnya.

Sementara untuk TNI-Polri, Hadi menyebut tugasnya sudah jelas.

Menjamin berlangsungnya keamanan dalam pilkada sekaligus menjamin netralitas aparatur negara.

Berikutnya peserta politik dalam hal ini Partai Politik (Parpol) turut diimbau memberikan peran positif.

Mulai dari mendeklarasikan taat prosedur dan mekanisme pemilihan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved