Mahasiswa hingga Emak-emak Main Judi Online, 3 Bulan Transaksi Tembus Rp 100 Triliun

MAKASSAR, TRIBUN - Praktik judi online di Indonesia ternyata makin parah.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan soal permainan judi online.

Lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang itu melaporkan telah memblokir 5 ribu rekening yang digunakan untuk main judi online.

Tak hanya itu, Berdasarkan data PPATK, sebanyak 3,2 juta warga Indonesia teridentifikasi judi online.

Itu artinya sebanyak 1,13 persen warga Indonesia main judi online sebab jumlah penduduk Indonesia per Desember 2023 berdasarkan data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencapai 280 juta jiwa.

Sekitar 80 persen dari 3,2 juta pemain judi online yang telah teridentifikasi, mereka rata-rata bermain di atas Rp100 ribu.

"Dari 3,2 juta yang kita identifikasi pemain judi online yang ada itu, rata-rata mereka bermain di atas Rp 100 ribu, hampir 80 persen," ujar Koordinator Humas PPATK Natsir Kongah pada diskusi bertema "Mati Melarat karena Judi" yang digelar secara virtual, Sabtu (15/6/2024).

Lebih mencengangkan lagi, ternyata pemain judi online mayoritas dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga.

"Ada pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan ini cukup mengkhawatirkan untuk kita sebagai anak bangsa," kata Natsir.

"Ini yang cukup mengkhawatirkan buat kita sebagai anak bangsa. Di mana, misalnya, pendapatan keluarga itu katakanlah Rp200 ribu per hari, kalau Rp100 ribunya itu digunakan untuk judi online, itu kan signifikan mengurangi gizi keluarga yang ada," kata Nasir lebih lanjut.

Baca juga: Perwira TNI di Maros Tilep Uang Kesatuan

Perputaran Uang

Ternyata, perputaran uang judi online dari tahun ke tahun terus meningkat.

Berdasarkan data PPATK, perputaran akumulasi keuangan judi online baru berada di angka Rp57 triliun pada 2021, Kemudian, perputaran uang judi online melonjak menjadi Rp81 triliun di 2022.

Lalu, perputaran uang kembali meningkat pada 2023 menjadi Rp327 triliun.

"Angka ini menunjukkan problem kita terkait judi cukup seram sehingga Bapak Presiden melalui Ketua Komite Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membentuk satgas dan dipimpin oleh Menkopolhukam," ujar Natsir.

Laporan transaksi keuangan mencurigakan dari 2022 sampai tahun ini meningkat drastis.

Pada 2022 misalnya, ada sekitar 11.222 laporan transaksi keuangan mencurigakan dan di 2023 sekitar 24.850 laporan transaksi keuangan mencurigakan.

Judi online menjadi bagian terbesar dari laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diterima, yaitu 32,1 persen.

Selanjutnya, penipuan berada di angka 25,7 persen, tindak pidana lain 12,3 persen serta korupsi 7 persen.

PPATK telah memblokir sebanyak 5 ribu rekening yang terlibat dalam transaksi judi online.

Natsir mengungkapkan pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga mendominasi pemain judi online.

"Ini yang cukup mengkhawatirkan buat kita sebagai anak bangsa. Dimana misalnya pendapatan keluarga itu katakanlah 200 ribu per hari, kalau 100 ribu itu digunakan untuk judi online, itu signifikan mengurangi gizi keluarga yang ada," ujar dia.

Dilarikan ke Luar Negeri

Nasir menyebutkan bahwa sekitar Rp5 triliun hasil judi online atau daring dilarikan ke negara yang masuk ke dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

"Dari angka yang ada ini, banyak juga ternyata uang dari hasil judi online dilarikan ke luar negeri dan nilainya itu di atas Rp5 triliun lebih," kata Natsir dalam diskusi bertajuk "Mati Melarat Karena Judi" yang dipantau secara daring dari Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, negara ASEAN yang dimaksud adalah Thailand, Filipina dan Kamboja. "Ada beberapa ke negara-negara di ASEAN, ada Thailand, Filipina dan Kamboja," ujarnya.

Natsir juga mengaku pihaknya mendapatkan informasi mengenai transaksi keuangan itu dari para penyedia jasa keuangan.

Lalu, dari laporan transaksi keuangan mencurigakan itu, PPATK menyampaikan hasil analisis dan pemeriksaannya kepada penyidik.

"Memang mekanismenya kami sudah tahu bagaimana dari pelaku dikirim ke bandar kecil, dari bandar kecil kemudian ke bandar besar, dan sebagian bandar besar yang dikelolakan luar negeri itu," jelas Natsir.

Selain itu, dia mengatakan PPATK menemukan perputaran uang judi daring mencapai angka Rp600 triliun pada kuartal pertama tahun 2024.

Transaksi Rp100 T

Sebelumnya, PPATK mencatat transaksi kegiatan judi daring di Indonesia dalam kuartal 1 periode Januari-Maret 2024 mencapai angka fantastis.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut transaksi fantastis akibat judi daring itu lebih dari Rp100 triliun.

Apabila diakumulasikan dengan periode sebelumnya, angkanya sudah lebih dari Rp600 triliun.

"Ya tahun ini aja, tiga bulan pertama atau kuartal 1 sudah mencapai lebih dari Rp 100 triliun. Jadi kalau di jumlah dengan periode tahun-tahun sebelumnya sudah lebih dari Rp 600 triliun," kata Ivan dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (14/6/2024).

Ivan menambahkan, transaksi ratusan triliun rupiah itu dikirim juga ke beberapa negara.

Namun dia enggan menyebutkan negara mana saja yang menjadi tujuan uang judi online tersebut.

"Ya ke beberapa negara bervariasi nilainya, tapi relatif signifikan semua," ucapnya.

Meski nilai transaksinya sangat besar, Ivan mengatakan bahwa tren transaksi judi online di Indonesia ini belakangan telah menurun.

Itu dikarenakan adanya sinergi yang makin kuat antar aparat penegak hukum di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto.

Namun, Ivan tetap mewanti-wanti agar seluruh pihak tetap waspada terkait pola-pola baru dalam penyebaran judi online.

"Kita melihat tren penurunan, tapi tetap diwaspadai pola-pola baru, karena demand (permintaan) yang besar, ada potensi naik melihat data kuartal 1 2024," tuturnya.

Dengan nilai transaksi judi online selama tiga bulan yang sangat besar dan tercatat oleh PPATK, angka tersebut bahkan melebihi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk dua tahun dari 2022-2024.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 24 Maret lalu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 4,6 miliar dolar AS atau Rp 71,8 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk rincian anggarannya, pada tahun 2022, anggaran mencapai Rp 5,5 triliun, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 27 triliun.

Sementara itu, dalam dua bulan pertama tahun 2024, yaitu Januari dan Februari, pemerintah telah mengucurkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 2,3 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa pemerintah berencana menganggarkan Rp 39,3 triliun untuk pembangunan IKN tahun ini.

"Dengan tingkat realisasi sebesar Rp 2,3 triliun atau 5,8 persen dari pagu yang ditetapkan,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp 400 miliar (25,4 juta dolar AS) dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti kawasan istana negara, kawasan kementerian, dan gedung Otorita IKN.

Selain itu, anggaran itu juga digunakan untuk pembangunan menara rumah susun aparatur negara, rumah tapak kementerian, jalan tol, embung di kawasan inti, serta rehabilitasi lahan.

Sementara itu, anggaran sebesar Rp 1,9 triliun dialokasikan untuk aspek non-infrastruktur seperti perencanaan, persiapan pemindahan ibu kota baru, dan promosi.

Dana ini juga mencakup laporan dan rekomendasi kebijakan untuk kementerian dan lembaga, dukungan aparat keamanan, serta operasional Otorita IKN.

Bentuk Satgas

Guna mempercepat pemberantasan judi online, Presiden Jokowi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring (Judi Online).

Satgas ini bekerja sejak 14 Juni 2024 hingga 31 Desember 2024.

Hal tersebut berdasarkan penjelasan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring (Judi Online) yang telah resmi diteken Presiden Joko Widodo pada Jumat (14/6/2024) lalu.

Dilansir dari salinan Keppres yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara pada Sabtu (15/6/2024), masa kerja Satgas tersebut nantinya bisa diperpanjang lagi lewat Keppres yang baru.

Kemudian dijelaskan pula soal sumber biaya kegiatan Satgas yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan undang-undang (UU).

Adapun Satgas ini berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Kepala Negara.

Satgas dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua.

Namun, ada pula ketua harian dan wakil ketua harian.
Satgas ini dipimpin Menko Polhukam sekaligus mantan Panglima TNI, Marsekal Purn Hadi Tjahjanto.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum.(tribun network/kompas tv)

HL TRIBUN TIMUR HARI INI MINGGU 16 JUNI 2024. (*)