15 Orang Diperiksa Kasus Penggelembungan Suara Andi Tenri Abeng Seret Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin

“Kalau memenuhi maka dia akan dilanjutkan di persidangan kode etik. Kalau tidak memenuhi maka tidak dilanjutkan,” katanya kepada tribun timur, Kamis (30/5/2024).

“Hukuman berat itu pemberhentian tetap, kalau pemberhentian tetap itu sudah tidak bisa lagi naik sebagai penyelenggara sehingga sampai kapan pun juga dia tidak jadi penyelenggara lagi,” sambungnya.

Mantan Ketua KPU Makassar itu menjelaskan bahwa DKPP bersifat pasif.

DKPP menunggu laporan dari masyarakat sipil atau organisasi untuk bisa menindaklanjuti pelanggaran kode etik.

Pelaporan pelanggaran kode etik diserahkan ke DKPP beserta buktinya.

Kemudian bukti itu dan laporan itu dianalisa.

Ketika dianggap memenuhi syarat maka yang bersangkutan bisa disidangkan.

“Laporan itu harus disertai bukti otentik, maka diserahkan ke DKPP, nanti DKPP yang melakukan sekiranya penilaian, apakah pelanggaran itu memenuhi unsur pelanggaran kode etik atau tidak,” jelas akademisi Unhas itu.

Iqbal Latief sendiri memang belum mendapatkan informasi mengenai Ketua KPU Bone yang viral.

Pihaknya belum bisa menduga jenis pelanggaran apa yang dilakukan.

Pasalnya belum ada bukti dan laporan yang masuk ke tim pemeriksa daerah DKPP Sulsel.

“Saya belum dengar. Saya belum dapat infonya,” kata Iqbal.

“Saya tidak bisa menduga karena saya belum dapatkan faktanya, kalau misalnya nanti dilaporkan sebagai dugaan kode etik maka tentu kita akan mencoba untuk menyikapinya,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengaku masih akan melihat duduk perkara atau kebenaran viralnya isi chat Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin.

“Harus dilihat posisinya terlebih dulu,” kata Hasbullah, Selasa (28/5/2024).