Dianggap Berkhianat, Ketua Harian Golkar Palopo Dikeluarkan dari Grup WhatsApp

TRIBUN-TIMUR.COM - Dua kader Golkar, Mudassir Hasri Gani dan Nurhaeni, segera dipanggil untuk menjalani klarifikasi di DPD Golkar Sulsel.

Keduanya dinilai melakukan maneuver politik yang bisa merugikan strategi Golkar di Pilkada 2024 mendatang.

Mudassir Hasri Gani adalah Ketua DPD II Golkar Barru. Sedangkan Nurhaeni adalah Ketua DPRD Kota Palopo.

Keduanya dianggap mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai aturan partai karena menerima pinangan Partai NasDem jelang Pilkada serentak 2024 mendatang.

Mudassir dipaketkan dengan dr Ulfa Nurul Huda untuk bertarung di Pilkada Barru 2024 mendatang. Ulfa merupakan kader NasDem yang disiapkan menjadi Bupati Barru.

Baca juga: Punya Rekam Jejak Bagus, DPP Hanura Rekomendasikan FKJ di Pilkada Palopo

Kader lain, Nurhaeni. Ia juga dipinang oleh Partai NasDem untuk dipaketkan menghadapi Pemilihan Wali Kota Palopo.

Ia akan dipaketkan dengan Farid Kasim Judas yang juga merupakan anak mantan Wali Kota Palopo, Judas Amir. Padahal, Partai Golkar menyiapkan Nurhaeni untuk maju di Pilkada Palopo.

Sedangkan Mudassir, yang baru saja membawa kemenangan Golkar di Pemilu 2024 di Barru, juga disiapkan maju sebagai calon bupati.

“DPD I Golkar Sulsel akan memanggil keduanya Mudassir dan Nurhaeni untuk memberikan klarifikasi,” kata Sekretaris Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng kepada Tribun-Timur, Kamis (6/6).

Panggilan ini merupakan respons atas tindakan yang dianggap bisa merugikan strategi Golkar dalam menghadapi Pilkada 2024.

Menurutnya, semua kader wajib berada dalam satu garis komando dan mendukung strategi yang telah disepakati.

Andi Marzuki menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Partai NasDem kepada Nurhaeni dan Mudassir, merupakan keputusan pribadi dan bukan atas nama kader Partai Golkar.

Menurutnya, kedua kader tersebut belum pernah berkomunikasi langsung dengan pihak Golkar terkait pencalonan mereka melalui Partai NasDem.

“Kalau pun NasDem telah memberikan rekomendasi kepada dua kader kami, itu adalah keputusan sepihak atau pribadi, bukan atas nama kader Golkar,” tandas Andi Marzuki.

Andi Marzuki menekankan bahwa setiap keputusan politik yang diambil oleh kader harus melalui proses komunikasi dan koordinasi dengan partai.