KJPP Demo Tolak RUU Penyiaran di DPRD Sulsel, Syahar Alrif Janji Kawal Aspirasi Jurnalis Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Puluhan jurnaslis unjuk rasa di Gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Rabu, (22/5/2024).

Mereka tergabung dari Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) Sulsel.

Sejam lebih unjuk rasa berlangsung namun belum ada perwakilan rakyat yang menerima puluhan jurnalis.

Tampak di DPRD Sulsel sepi, hanya petugas keamanan yang berjaga. 

Aksi jurnalis sempat memanas sebab mereka dihalangi petugas keamanan saat akan masuk ke halaman gedung DPRD untuk bertemu legislator.

Tak berselang lama, puluhuan jurnalis berhasil masuk ke halaman DPRD Sulsel. 

Jurnalis akhirnya diterima Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif.

Mewakili KJPP, Ketua IJTI Sulsel, Muhammad Sardi pun mempertanyakan soal beberapa pasal RUU penyiaran yang dianggap membungkam kebebasan pers 

Dihadapan puluhan jurnalis, Syaharuddin Alrif berjanji akan meneruskan tuntutan KJPP ke DPR RI.

"Aspirasi KJPP ini akan kita teruskan ke DPR RI soal masukan, saran tentang RUU penyiaran. Karena tentu dalam berbagai pasal yang diminta dirubah dan dibatasi tentu kami dari DPRD Sulsel akan menindaklanjuti dan diteruskan ke DPR RI karena mereka yang menyusun ini di DPR RI," ucapnya

KJPP Sulsel menilai ada sejumlah pasal berpotensi mengancam kemerdekaan pers.

Sehingga KJPP meminta DPR kaji ulang draf Revisi UU Penyiaran

Pemerintah bersama DPR berencana merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Recana ini telah memasuki tahap penyelesaian draf revisi UU Penyiaran. Draf revisi UU Penyiaran yang merupakan inisiasi dari DPR telah dibahas di Baleg pada 27 Maret 2024. 

KJPP menaruh perhatian terhadap draf revisi UU Penyiaran baik dari sisi proses penyusunan maupun subtansi.

Dari proses penyusunan, KJPP menyayangkan draf revisi UU Penyiaran terkesan disusun secara tidak cermat dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers telebih penyusunan tidak melibatkan berbagai pihak seperti organisasi profesi jurnalis atau komunitas pers. Dalam darf revisi UU Penyiaran terdapat sejumlah pasal yang menjadi perhatian khusus bagi KJPP. 

Pertama, Pasal 50 B ayat 2 huruf c yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. 

KJPP memandang pasal tersebut telah menimbulkan banyak tafsir dan membingungkan, pertanyaan besarnya mengapa RUU ini melarang televisi menayangkan secara eksklusif karya jurnalsitik investigasi?. Selama karya tersebut memegang teguh kode etik jurnalistik, berdasarkan fakta dan data yang benar, dibuat secara profesional dan semata-mata untuk kepentingan publik maka tidak boleh ada yang melarang karya jurnalistik investigas disiarkan di televisi. 

Secara subtansi pasal pelarangan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi di televisi bisa diartikan sebagai upaya intervensi dan pembungkaman terhadap kemerdekaan pers di tanah air. 

Upaya ini tentu sebagai suatu ancaman serius bagi kehidupan pers yang tengah dibangun bersama dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak hanya itu, dikhawatirkan revisi RUU Penyiaran akan menjadi alat kekuasan serta politik oleh pihak tertentu untuk mengkebiri kerja-kerja jurnalistik yang profesional dan berkualitas.

Kedua, Pasal 50 B ayat 2 huruf k, penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Pasal ini sangat multi tafsir terlebih yeng menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik. 

KJPP memandang pasal yang multi tafsir dan membingungkan berpotensi menjadi alat kekuasan untuk membungkam dan mengkriminalisasikan jurnalis/pers. 

Kita sepakat bahwa sistem tata negara menggunakan demokrasi, dan pers merupakan pilar keempat dari demokrasi. Pers memiliki tanggung jawab sebagai control sosial agar proses bernegara berjalan transparan, akuntable dan sepenuhnya memenuhi hak-hak publik. 

Ketiga, Pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat 2 yang menyebutkan penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal ini harus dikaji ulang karena bersinggungan dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengamanatkan penyeleseaian sengketa jurnalistik dilakukan di Dewan Pers. 

KJPP juga memandang bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik penyiaran di KPI berpotensi mengintervensi kerja-kerja jurnalistik yang profesional, mengingat KPI merupakan lembaga yang dibentuk melalui keputusan politik di DPR. 

Sesuai dengan UU Pers telah jelas bahwa komunitas pers mendapat mandat untuk membuat regulasi sendiri dalam rangka mengatur kehidupan pers yang sehat, profesional dan berkualitas melalui selft regulation. Oleh karena itu setiap sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik baik penyiaran, cetak, digital (online) hanya bisa diselesaikan di Dewan Pers. 

Langkah ini guna memastikan bahwa kerja-kerja jurnalistik yang profesional, berkualitas dan bertanggungjawab bisa berlangsung independent serta tidak ada intervensi dari pihak manapun. 

Menyikapi hal tersebut, Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran [KJPP] menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak dan meminta agar sejumlah pasal dalam draf revisi RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dicabut

2. Meminta DPR mengkaji kembali draf revisi RUU Penyiaran dengan melibatkan semua pihak termasuk organisasi jurnalis serta public

3. Meminta kepada semua pihak untuk mengawal revisi RUU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform 

Laporan TribunTimur.com, Sayyid Zulfadli