KAHMI Sulsel Bakal Kaji Penyebab Banjir-Longsor 6 Kabupaten, Libatkan Ahli Lingkungan dan DPR RI

Seperti akademisi ahli lingkungan dan sungai, Balai Daerah Aliran Sungai (DAS), DPR RI, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, serta lembaga non-pemerintah yang concern pada isu lingkungan hidup.

"Targetnya FGD nanti harus bisa membuahkan hasil yang benar-benar menjadi referensi kebijakan pemerintah dan kemudian direalisasikan dengan baik, sehingga masalah banjir dan tanah longsor terutama di sepanjang DAS di Sulsel bisa diatasi," pungkas Prof Amin.

Adapun FGD disepakati usai pertemuan khusus di PlazGoszz Pettarani, Makassar, baru-baru ini.

Hadir dalam pertemuan anggota Dewan Penasehat MW KAHMI Sulsel Bachrianto Bachtiar, Presidium MW KAHMI Sulsel Bahtiar Manadjeng, dan Sekretaris Umum MW KAHMI Sulsel Hidayat Muhallim.

Selain itu sejumlah pengurus MW KAHMI Sulsel, diantaranya Kabid Lingkungan Hidup dan SDA Natsar Desi, Sekretaris Biro Parekraf Asri Tadda yang sekaligus disepakati sebagai Ketua Panitia, anggota Biro Otonomi Daerah dan Partisipasi Pembangunan Arham Mansyur serta beberapa lainnya.(*)

Laporan Jurnalis Tribun Timur, Muh Sauki Maulana