KAHMI Sulsel Bakal Kaji Penyebab Banjir-Longsor 6 Kabupaten, Libatkan Ahli Lingkungan dan DPR RI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Banjir-longsor menimpa enam kabupaten melanda Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, belum lama ini.

Sebanyak 14 nyawa melayang atas insiden ini.

Atas kejadian tersebut, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Selatan bakal menggelar serial Focus Group Discussion (FGD) mengenai bencana banjir dan tanah longsor yang kerap melanda daerah ini.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Presidium MW KAHMI Sulsel Prof Aminuddin Syam.

"KAHMI Sulsel merasa berkewajiban untuk mencari solusi terbaik agar bencana banjir dan tanah longsor di Sulsel bisa ada solusinya secara komprehensif dan tidak menunggu lama," jelasnya, Senin (20/5/2024).

Baca juga: Relawan AKAR Peduli Sinjai Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Luwu Sulsel

Kata Prof Amin, dalam beberapa tahun terakhir banjir semakin sering melanda sejumlah wilayah di Sulsel.

Puncaknya adalah pada awal Mei 2024 baru-baru ini yang merendam sejumlah kabupaten.

"Bahkan ada wilayah yang dulu jarang kena banjir, sekarang malah terendam banjir parah, seperti di Enrekang dan Sidrap," jelasnya.

Karena itu, perlu ada solusi terbaik untuk mencegah bencana ekologis ini terjadi lagi di masa mendatang dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

"Kami sedang menyiapkan serangkaian FGD untuk mengidentifikasi masalah, lalu merumuskan model intervensi dan membuat rencana aksi agar bencana serupa dapat diminimalisir di masa mendatang," jelas mantan dekan FKM Universitas Hasanuddin itu.

KAHMI akan menggandeng pihak-pihak terkait dengan isu lingkungan hidup yang memang sangat lekat dengan persoalan banjir dan tanah longsor.

"Iya, kita tentu akan mengajak semua pihak untuk ikut terlibat, istilahnya urun rembuk, kita buka data dan fakta sebenarnya di tiap daerah, kita kaji semua informasi terkait lalu kita cari solusinya secara bersama-sama," bebernya.

Menurut mantan ketua Senat Mahasiswa Universitas Hasanuddin (SMUH) itu, persoalan banjir dan bencana ekologis hanya bisa diselesaikan jika semua pihak terlibat sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

"Dari FGD nanti kita bisa bangun komitmen bersama dalam bentuk rencana aksi yang kemudian dapat diimplementasikan ke dalam kebijakan ril pemerintah. Ini bisa saja akan berbeda untuk setiap daerah," akunya.

Baca juga: BBWS Pompengan Jeneberang Salurkan 36.000 Liter Air Bersih ke Korban Banjir Luwu Sulsel

Sejumlah pihak disebutnya akan dilibatkan dalam serial FGD yang akan dilaksanakan Juni 2024.