Azhar Arsyad Ingatkan Prof Zudan Utang Pemprov Sulsel: Dari Tahun Lalu Belum Dibayar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pj Gubernur Sulawesi Selatan Prof Zudan Arif Fakrulloh, mulai berkantor hari ini, Senin (20/5/2024). 

Eks Pj Gubernur Sulbar itu mengawali aktivitasnya dengan upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

Kedatangan Zudan disambut dengan berbagai tantangan.

Salah satunya adalah masalah utang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang belum terselesaikan. 

Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel, Azhar Arsyad mengingatkan Prof Zudan mengenai utang Pemprov yang mencapai Rp300 miliar.

Baca juga: Minta OPD Pemprov Sulsel Terapkan Tanda Tangan Digital, Prof Zudan: Kita Bisa Kerja Cepat

"Utang pihak ketiga itu harus segera diselesaikan. Kalau tidak salah, utang Dinas PU masih ada Rp300 miliar, dan itu dari tahun lalu belum dibayar," kata Azhar Arsyad saat ditemui Tribun-Timur.com di Kantor DPW PKB Sulsel, Jl Toddopuli Raya Utara, Makassar.

Selain itu, Zudan Arif juga diharapkan menormalisasi berbagai program dan masalah keuangan di pemerintah provinsi.

Utamanya terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang harus dicairkan ke sejumlah kabupaten/kota.

Ketua DPW PKB Sulsel ini menekankan bahwa beberapa bulan ke depan, DBH harus dicairkan atau ditransfer ke daerah. 

"Kalau dulu transfer ke provinsi, provinsi kadang kala pakai, tetapi diam-diam mereka cicil transfer ke daerah. Nanti pemerintah baru, harus transfer ke kabupaten/kota," tegasnya.

Lanjutkan Program Tanam Pisang

Prof Zudan Arif Fakhrulloh berjanji melanjutkan program yang telah dicanangkan Pj gubernur sebelumnya, Bahtiar Baharuddin.

Meski demikian, Prof Zudan tidak menyebut program penanaman pisang Cavendish sebagai salah satu program yang akan dilanjutkan.

Menurut mantan Pj Gubernur Sulawesi Barat ini, program pemerintah yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tidak diubah.

Baca juga: Hari Pertama Kerja, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Irup Hari Kebangkitan Nasional

Sebab Prof Zudan Arif menjabat di tengah berjalannya pemerintahan tahun 2024 ini.

"Program pemerintah itu kan ada di RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian itu dirinci dalam Perda APBD dengan penganggaran di dalamnya dan ada beberapa program. Saya ini kan Pj, Pj itu sudah masuk di tengah. Jadi saya tidak mengubah RKPD, APBD sekarang," jelas Prof Zudan, Sabtu (18/5/2024).

Selain itu, Prof Zudan menjelaskan sejumlah tugas utamanya sebagai Pj Gubernur.

Mulai dari peningkatan pelayanan publik, peningkatan koordinasi pemerintahan hingga Kabupaten/kota.

Kemudian penanganan angka stunting di Sulsel, lalu penanganan angka kemiskinan.

Pelayanan Pendidikan maksimal serta pelayanan Kesehatan masyarakat.

"Tugas saya mempercepat pelayanan birokrasi, mempercepat pelayanan publik, pelayanan masyarakat. Mendorong masyarakat tetap sehat. Misalnya, ya, kita lakukan koordinasi pemerintahan efektif antara kabupaten dan provinsi," jelas Prof Zudan.

"Jadi kan tugas Pj Gubernur ada dua, sebagai kepala daerah dan perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk koordinasi dengan para bupati/wali kota melaksanakan pembangunan di daerah agar efektif. Agar stunting di kabupaten bisa tertangani dengan baik, kemiskinan bisa ditangani dengan baik, pendidikan ditangani dengan baik, pelayanan Dukcapil dilayani dengan baik," jelasnya.

Pasca pelantikan sebagai Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan bergerak cepat dengan melakukan rapat internal dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.

Rapat marathon digelar selama dua hari, Jumat-Sabtu (17-18/5/2025) di Jakarta.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel Muh Arsjad turut hadir dalam rapat internal ini.

Prof Zudan Arif mengaku mulai memetakan langkah strategis sebagai pemimpin Sulsel ke depannya.

Di awal, Prof Zudan tentunya memerlukan informasi perkembangan terkini di Sulsel

Rapat internal ini Bersama Pj Sekda dan OPD pun mengakomodir penyusunan strategi pelayanan dan pengembangan Sulsel.

"Kemarin kita sudah rapat dengan beberapa kepala OPD, bersama Pak Sekda untuk melakukan pemetaan awal langkah-langkah yang harus kami lakukan," katanya.(*)