Ditjen AHU dan Hakim Agung MA Dorong Sinergi Pelayanan Hukum di Papua Barat

Bagi BHP Makassar merupakan kebanggaan tersendiri bisa menghadirkan narasumber Hakim Agung di bumi Sorong.

Dalam kegiatan ini diberikan pencerahan kepada pemangku kewajiban antara lain, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Notaris, Badan Pertanahan Nasional, Perbankan dan beberapa instansi terkait lainnya,

Agar semuanya dapat bersinergi memberikan perlindungan hukum terhadap hak keperdataan setiap subjek hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu ada juga komitmen bersama yang tertuang dalam penandatangan MOU antara Kakanwil Kemenkumham Sulsel dan PT Agama.

Kemudian ditindaklanjuti dengan PKS antara BHP Makassar dengan Pengadilan Agama dalam jajaran Pengadilan Tinggi Agama  Papua Barat Daya, dan Penegasan kepada Pengadilan Negeri dalam bentuk Instruksi dari Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat kepada seluruh Pengadilan Negeri se Papua Barat Daya.

Mengapa ada instruksi dan MoU? Instruksi dilakukan hanya untuk penguatan dan penegasan kembali karena aturan hukumnya sudah jelas yg diatur dalam KUHPerdata dan tidak ada tarik ukur kepentingan antara BHP dan Pengadilan Negeri.

Jadi sifatnya hanya menegaskan kembali bahwa penetapan yang terkait dengan BHP  agar tidak mengesampikan BHP.

Sedangkan MoU, ada fungsi yang dianggap penting dan tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pengawasan terhadap wali dan cara melakukan pengawasan.

Oleh karena itu, dianggap penting bahwa wali harus diawasi maka, perlu ada MOU dan PKS agar Fungsi BHP yaitu sebagai pengawas wali dapat diberdayakan oleh Pengadilan Agama. Bahwa dengan mengesampingkan BHP sebagai pengawas, atau sebagai pengurus mempunyai konsekwensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 418 KUHPerdata. Secara perbuatan dan perjanjian adalah batal dan tak berharga.

Dalam kegiatan ini, diseminasi yang dilakukan adalah, Perwalian, Pengampuan, Ketidakhadiran dan Harta tak terurus.

Diharapkan semuanya bisa saling bersinergi  baik secara emosional maupun kelembagaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak keperdataan yaitu Pengadilan, Wali dan Balai Harta Peninggalan.(*)