Demis PB IPMIL Desak Pj Gubernur Sulsel Copot Pj Bupati Luwu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (PB IPMIL Raya) nilai pernyataan PJ Bupati Luwu tidak objektif dalam memberikan statement penyebab banjir bandang di Kabupaten Luwu.

Diketahui, banjir bandang di Kabupaten Luwu terjadi beberapa waktu lalu dan mengakibatkan banyaknya rumah dan masyarakat harus mengungsi.

Demis Sekjend PB IPMIL Raya Kahar Agung sangat menyayangkan keterangan PJ Bupati Luwu Muh Saleh. 

Dimana Pj Bupati Luwu itu dirasa menyalahkan masyarakat akibat banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Luwu.

Harusnya, kata Kahar, Muh Saleh melakukan kajian yang holistik sebelum memberikan pernyataan tentang penyebab banjir di kabupaten Luwu.

“Sebagai masyarakat Luwu tentu saya sangat kecewa terhadap pernyataan PJ Bupati Luwu yang menyalahkan masyarakat atas terjadinya banjir bandang di Luwu," katanya, Selasa (7/5/2024).

Kahar menilai pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang amoral serta tidak pantas keluar dari mulut seorang publik figur apalagi sekelas Pj Bupati.

"PJ bupati Luwu seharusnya mengkaji secara objektif tentang penyebab banjir di Luwu, jangan mengkambinghitamkan masyarakat menjadi penyebab utama banjir di kabupaten Luwu.” ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan akuntabilitas kepemimpinan dari Pj Bupati Luwu itu.

Menurutnya, seorang publik figur tidak boleh menyederhanakan persoalan yang terjadi lalu cuci tangan dengan menyalahkan aktifitas pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di pegunungan latimojong.

"Kalau masyarakat yang terus disalahkan, di mana akuntabilitas PJ Bupati Luwu?," tanya dia.

"Secara faktual 70 persen pembukaan lahan disebabkan oleh aktifitas pertambangan, Karena jelas sekali longsor terjadi di wilayah izin usah pertambangan (WIUP) PT Masmindo," tambah Kahar

Adapun kata Kahar, PJ bupati Luwu seharusnya memberikan solusi terbaik kepada masyarakat atas musibah yang terjadi. 

"Dia ini harusnya lebih pro terhadap kepentingan masyarakat Luwu dan berfikir solutif bukan menyudutkan lalu menyalahkan serta memprovokasi masyarakat yg sedang berduka atas bencana ini," ujarnya.

Olehnya, lanjut Kahar, ia meminta kepada Gubernur Sulsel dan Mendagri agar mengevaluasi kinerja dari PJ Bupati Luwu atas pernyataan provokatif dalam situasi psikologis masyarakat yang terguncang akibat bencana

“Kami Meminta kepada kepada Gubernur Sulsel dan kemendagri untuk melakukan evaluasi PJ Bupati Luwu atas pernyataan tidak senonoh yang diucapkannya pada saat kondisi psikologis traumatis masyarakat yang sedang ditimpah bencana," jelasnya.