TPP Tak Sesuai Beban Kerja, 179 Tenaga Teknis Arsiparis SMA-SMK Mengadu ke DPRD Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 30 perwakilan Tenaga Teknis Arsiparis tingkat SMA dan sederajat mendatangi Kantor DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Karuwisi Utara, Makassar, Kamis (2/5/2024) siang.

Mereka berbondong-bondong untuk menyampaikan tuntutan terhadap tuntutan kinerja (tukin) yang diberikan secara bulanan atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Hal ini dinilai tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka emban.

Kedatangan mereka disambut oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Ady Ansar, di Lantai 2 Gedung Tower DPRD Sulsel.

Para perwakilan ini dengan tegas menuntut penyesuaian TPP agar lebih sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari.

Baca juga: ASN Pemkot Makassar Ngadu TPP Belum Cair 2 Bulan, Danny Pomanto Langsung Hubungi Kepala BPKAD

Seorang Tenaga Arsiparis dari SMAN 20 Makassar, Yohana Leban Kabanga menjelaskan bahwa ada dua tuntutan utama yang disampaikan kepada DPRD Sulsel. 

Yakni, tunjangan jabatan fungsional arsiparis dan menuntut penyesuaian tunjangan TPP.

"Dua tuntutan ini sangat mendasar bagi kami dan kami sangat berharap agar segera direalisasikan," ungkapnya dengan tegas.

Yohana menegaskan harapannya untuk kedepannya agar besaran TPP yang diterima oleh OPD lain, harus disamakan dengan tenaga arsiparis. 

Dia membeberkan bahwa saat ini TPP yang diterima hanya Rp1 juta.

Padahal menurut peraturan yang berlaku seharusnya mencapai Rp6 juta. 

Yohana juga menaruh harapan terhadap pembayaran tunjangan fungsional yang seharusnya dibayarkan setiap bulan sebesar Rp800 ribu. 

Dia merujuk pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

"Sejak tahun 2021 kita disetarakan, di situ memang kita belum berhak atas tetapi untuk tahun 2024 ini karena sudah dikeluarkannya Permendagri Nomor 14 Tahun 2023 itu, maka seharusnya mulai Januari 2024 ini kami mestinya dibayarkan TPP sebanyak Rp6 juta," katanya.

Baca juga: Rp35 Miliar Total Anggaran TPP dan THR ASN/PPPK di Pangkep Cair Hari, Cek Rekening

Yonana menambahkan bahwa mereka mewakili 179 arsiparis penyetaraan yang tersebar di 24 kabupaten/kota, yang bertugas di SMA, SMK, dan SLB. 

Dia menambahkan bahwa jika diakumulasikan sejak Januari hingga April 2024, seharusnya total penghasilan mereka mencapai Rp20 jutaan.

Hal ini menegaskan bahwa para arsiparis penyetaraan merasa dirugikan karena belum menerima TPP yang seharusnya mereka terima selama empat bulan terakhir. 

Mereka berharap agar hak-hak mereka segera dipenuhi demi kesejahteraan dan pengakuan yang layak atas kontribusi mereka dalam menjalankan tugas di institusi pendidikan.

Sementara itu, Ady Ansar menjelaskan bahwa para arsiparis sebelumnya menjabat sebagai kasubag di berbagai UPT SMA, SMK, dan SLB. 

Namun, dengan adanya penyerderhanaan jabatan, posisi ini dihapuskan oleh pemerintah pusat.

"Dan mereka beralih menjadi jabatan Subkoordinator di masing-masing kantor UPT," katanya.

Ketua Fraksi Partai Nasdem ini menambahkan bahwa DPRD akan memfollow-up tuntutan dari para Tenaga Teknis Arsiparis. 

Mereka berencana untuk melakukan rapat kerja dengan dinas terkait guna mempertanyakan hal ini. 

"Jika memang ada aturan yang mengatur hal tersebut, DPRD akan meminta kepada Pemprov Sulsel untuk merealisasikannya," tambahnya.(*)