ASN Pemkot Makassar Ngadu TPP Belum Cair 2 Bulan, Danny Pomanto Langsung Hubungi Kepala BPKAD

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Sudah dua bulan (Januari-Februari) Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar belum cair. 

Hal itu pun diadukan para pegawai kepada Wali Kota Makassar Danny Pomanto saat Rapat Koordinasi lingkup Pemkot Makassar di Lt 2 Ruang Sipakatau Kantor Balai Kota Makassar Jl Ahmad Yani, Selasa (3/4/2024). 

Para pegawai berharap agar TPP dicairkan sebelum lebaran Idulfitri 1445 H. 

Keluhan tersebut pun direspon baik Wali Kota Makassar Danny Pomanto. 

Di hadapan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, hingga lurah, Danny Pomanto menghubungi langsung kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),  M Dakhlan. 

Usai berkoordinasi dengan BPKAD, Danny menyampaikan bahwa kepala BPKAD sedang berjuang agar TPP segera dicairkan. 

Saat ini, Pemkot Makassar masih menunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Baca juga: Pembangunan Kantor Lurah Tompo Balang Telan Anggaran Rp1,7 Miliar, Didesain Putri Danny Pomanto

"Pak Dakhlan lagi berjuang di sana, sisa Kemendagri, kalau (izin) Kementerian Keuangan sudah ada," jelasnya. 

Danny menyampaikan, TPP menjadi hak seluruh pegawai.

Sehingga jika izin dari pusat telah diterima maka proses pencairan harus segera dilakukan. 

Baca juga: Habiskan Rp1,7 Miliar Kantor Lurah Tompo Balang Jadi Percontohan, Didesain Anak Wali Kota Makassar

Danny berharap, agar TPP bisa cair sebelumnya libur lebaran agar pegawai bisa pulang kampung dengan perasaan tenang dan senang. 

Ia pun meminta seluruh OPD bisa mempersiapkan dokumen-dokumennya agar pencairan bisa diproses segera setelah mendapatkan izin pemerintah pusat. 

"Ini perlu diseriusi, segera siapkan seluruh administrasi jangan sampai injury time, karena tanggal 5 sudah libur," katanya. 

Baca juga: Istri Masuk Bursa Pilwali Makassar, Danny Pomanto: Ibu Tidak Mau, Gele-gele Dia Rasa

"Jangan sampai ada administrasi yang tidak sempurna. Ini perlu di warning karena kita kelemahannya di administrasi," sambungnya. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan SDM Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Akhmad Namsum meminta agar OPD segera menyetor laporan kinerja pegawai atau SKP. 

Sebab SKP tersebut menjadi acuan untuk membayarkan TPP seluruh pegawai. (*)