Profil Elza Galan Zen Caleg Gerindra Ikut Sengketa Pemilu Tanpa Pengacara, Curhat 3 Kali Babak Belur

Saat ini pihak kuasa hukum itu sedang berkonsultasi serta menyiapkan alat bukti bersama dengan jajaran KPU daerah yang lokusnya didalilkan pemohon ke MK. 

“Ada delapan kuasa hukum yang kami pakai. Kami memintakan kerja sama dan kami sudah berbagi dengan masing-masing kuasa hukum untuk penanganannya,” kata Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2024).

Firma hukum HICON Law and Policy Strategies sebelumnya jadi kuasa hukum KPU dalam sidang sengketa pemilihan umum presiden atau pilpres.

Firma itu kembali ditunjuk KPU untuk ikut dalam sidang sengketa pileg bersama tujuh kuasa hukum lainnya.

Sementara itu tujuh firma hukum lainnya adalah: ANP (Ali Nurdin and Partners) Law Firm, Nurhadi Sigit Law Office, Dr Muhammad Rullyandi Pengacara dan Konsultan Hukum, Law Office Saleh & Partners, Law Office Josua Victor, Kantor Advokat Pieter Ell dan Associates, dan Bengawan Law Firm.

Diketahui, MK meregistrasi 297 PHPU Legislatif yang terdiri dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun DPD. Sidang pendahuluan akan dimulai menggelar 79 perkara. 

Rencananya, rangkaian sidang PHPU Legislatif 2024 dibagi ke tiga panel yang masing-masing dipimpin Suhartoyo, Saldi Isra, dan Arief Hidayat.

"Insyaallah di tiga panel itu akan ada komisioner (KPU) yang hadir mewakili masing-masing panelnya," pungkas Afif.

Tukang pijat hakim MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebanyak 297 gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.

Ratusan perkara tersebut harus dituntaskan MK, terakhir pada 10 Juni 2024 mendatang.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengungkapkan, Mahkamah Konstitusi sudah menyiapkan sejumlah layanan khusus untuk sembilan hakim.

Fajar menyebut, MK telah menyiapkan poliklinik dan dokter hingga tukang pijat untuk para hakim konstitusi dan pegawai peradilan itu.

"Ada, pasti (pelayanan khusus). Pertama, dokter poliklinik kita siapkan ready, selama masa PHPU. Vitamin kita siapkan. Tukang pijat kita siapkan, buat hakim iya, buat pegawai boleh," kata Fajar, kepada wartawan di gedung MK, Jakarta, pada Jumat (26/4/2024).

Selain itu, Fajar mengungkapkan, MK telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan gizi yang terkandung untuk asupan makanan para hakim sesuai takarannya.

"Asupan makanan, kita kerja sama dengan BPOM. Ditakar itu gizinya, kalorinya, supaya tidak kelebihan kalori, enggak kelebihan karbohidrat, zat-zat lainnya yang bisa mengganggu," ungkap Fajar.

"Tahunya, misalnya tahu formalin, enggak jadi. Ada itu. Jadi seperti itulah dari tahun ke tahun memang seperti itu," tambahnya.

Layanan-layanan itu disiapkan untuk menjaga kesehatan kesembilan hakim dan Gugus Tugas PHPU 2024.

"Justru yang lebih melelahkan (PHPU) pileg, karena maraton," tutur Fajar.

Sebagai informasi, MK telah selesai menangani PHPU Pilpres melalui pembacaan putusan, pada 22 April 2024 lalu.

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan yang diajukan Pemohon I Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Pemohon II Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com