Pemprov Sulsel Prioritaskan Isu Kebebasan Perempuan, Perlindungan anak dan Disablitas di Musrenbang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ada tiga isu penting dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tematik.

Forum diskusi tematik ini bakal digelar lebih dulu daripada Musrenbang tingkat provinsi pada 30 April mendatang.

Hasil musrenbang tematik akan dibawa jadi rekomendasi pada forum tingkat provinsi.

Tiga isu utama dibahas Musrenbang Tematik ialah  Kebebasan Perempuan, Perlindungan anak dan Disablitas.

Kemudian pananganan stunting serta kemiskinan ekstrem.

Plh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel  Andi Bakti Haruni menjelaskan alasan isu perempuan, anak dan disabilitas turut penting dibahas.

"Selama ini seolah-olah perempuan itu tidak diberi akses yang cukup. Anak-anak itu juga punya hak di dalam proses perencanaan," jelas Andi Bakti Haruni, Rabu (23/4/2024).

"Kemudian disabilitas juga punya hak yang sama dengan kita semua ini, mereka itu lebih eksklusif sehingga harus juga diperlakukan dan diberikan akses," lanjutnya.

Kebebasan perempuan dalam ruang publik menjadi salah satu pembahasan.

Begitu juga dengan kesetaraan akses untuk penyandang disabilitas.

Rangkaian hal ini menurutnya harus dibedah sebagai elemen penting pembangunan daerah 20 tahun kedepan.

Pasalnya, peran perempuan, anak dan disabilitas juga menurutnya bisa berdampak pada pembangunan daerah,

"Makanya kita buka ruang yang seluas-luasnya caranya kita buatkan musrenbang khusus tematik nanti di sana akan lahir rekomendasi-rekomendasi," kata Andi Bakti Haruni.

"Kadi di tematik ini mereka akan menyusun kesepakatan mengkonfirmasi beberapa kegiatan yang dianggap prioritas oleh kaum perempuan, anak-anak, dan disabilitas itu memberikan rekomendasi Dan ini menjadi masukan dalam musrembang ke depan," lanjutnya.

Musrenbang Tematik sendiri rencananya digelar pada 25 April mendatang.

Diketahui, Musrenbang tingkat provinsi bakal membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  2025.

Serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.(*)