Rencana Anies Baswedan Saat Klaim Tugasnya di Koalisi Perubahan Sudah Selesai, Muhaimin Tegar

TRIBUN-TIMUR.COM - Nasib Koalisi Perubahan pengusung calon presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) setelah kalah di Pilpres 2024.

Anies Baswedan dan Cak Imin bertemu di markas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Senin (22/4/2024) malam setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertemuan Anies - Cak Imin berjalan singkat, hanya 15 menit.

Sebelum menyambangi Cak Imin, Eks Gubernur DKI Jakarta menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan akan menemui Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Anies menuturkan tujuannya menemui Cak Imin untuk bersilahturahmi sekaligus menyampaikan, amanat yang dititipkan partai pengusung di pilpres kemarin sudah dilaksanakan.

"Tadi ke DPP Nasdem, hari ini ke DPP PKB, Insya Allah besok ke PKS, itu aja kegiatannya manyampaikan bahwa amanah yang dijalankan sudah di jalankan dan hasilnya sudah kita lihat sama-sama dan kita hormati proses sampai tuntas," kata Anies.

Anies belum bisa memastikan kelanjutan dari Koalisi Perubahan.

Namun, dia menjelaskan tugasnya di Koalisi Perubahan sudah selesai.

"Kita kawal ke depan supaya transisi berjalan baik dan harapan demokrasi kita lebih baik," imbuhnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan Anies-Muhaimin.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai seluruh dalil yang diajukan Anies-Muhaimin tidak terbukti atau kurang bukti.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengakui kekalahannya dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun menyampaikan selamat kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Terakhir dengan keputusan MK ini, berarti kami mengakui dalam Pilpres ini kami telah kalah," ujar Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (22/4/2024) malam.

"Dengan kenyataan ini, kami ucapkan selamat kepada pasangan nomor 2 atas keberhasilannya memenangkan Pilpres 2024," imbuhnya.

Dia berharap kepercayaan dan kemenangan yang diberikan kepada Prabowo-Gibran bisa membawa Indonesia lebih baik, maju, adil makmur untuk semua.

"Kami berharap pak Prabowo dengan kepemimpinannya mampu merawat demokrasi, mewujudkan indonesia yang adil, makmur, Indonesia yang damai sejahtera," imbuhnya.

Cak Imin turut menyampaikan terima kasih kepada Nasdem dan PKS selaku rekan partai koalisi serta para relawan pendukung pasangan AMIN.

Kendati pilpres sudah berakhir, dia menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan agenda perubahan.

Selain itu, Cak Imin turut mengucapkan apresiasi kepada KPU, Bawaslu serta khususnya tiga hakim konstitusi yang menyampaikan perbedaan pendapat atau dissenting opinion pada putusang sengketa hasil pilpres di MK hari ini.

"Hormat, terima kasih, bangga kepada Prof Saldi Isra, Prof Enny Nurbaningsih dan Prof Arief Hidayat yang memberikan dissenting opinion sekaligus arah agenda politik nasional. Ini menjadi tokoh-tokoh kebanggaan kami layak menjadi panutan di masa yang akan datang," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilu (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan oleh Paslon 01 Anies-Muhaimin.

"Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," jelas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan di ruangan sidang MK, Senin (22/4/2024).

Adapun putusan tersebut diambil oleh delapan hakim MK di antaranya: Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Tiga hakim menyatakan dissenting opinion yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.

Hakim menilai, petitum dalam gugatan yang dilayangkan oleh Anies-Muhaimin tidak dapat dibuktikan di persidangan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim MK menilai seluruh dalil yang diajukan Anies-Cak Imin tidak terbukti atau kurang bukti.

Beberapa di antaranya terkait cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024, intervensi Jokowi dalam pencalonan Gibran sebagai cawapres, bansos untuk mendongkrak suara, dan pengerahan aparat negara untuk memenangkan salah satu paslon.

Ganjar bertemu Megawati

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo meninggalkan kediaman Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Pantauan Tribunnews.com, Ganjar meninggalkan kediaman Megawati sekira pukul 19.04 WIB.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini tampak menggunakan mobil hyundai palisade berwarna hitam.

Awak media sempat meminta Ganjar berhenti untuk diwawancarai. Namun, dia enggan turun dari mobil.

Ganjar hanya melambaikan tangannya sembari tersenyum.

"Tunggu anu, tunggu anu, di sebelah saja," kata Ganjar.

Setelah Ganjar, Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) juga tampak meninggalkan kediaman Megawati dan disusul Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Selain OSO, Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo juga terlihat di lokasi. Sejumlah tim hukum Ganjar-Mahfud juga tampak hadir.

Mereka di antaranya, Todung Mulya Lubis, Maqdir Ismail, Henry Yosodiningrat, dan beberapa anggota lainnya.

Adapun, mereka berkumpul di kediaman Megawati setelah permohonan ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya Ganjar mengatakan ditolaknya permohonan kubunya tersebut adalah akhir dari sebuah perjalanan. 

Maka, kata dia, apapun keputusannya sejak awal ia dan Mahfud sepakat untuk menerimanya.

"Maka kami terima (keputusan MK). Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan," kata Ganjar usai menghadiri sidang sengketa Pilpres di MK.

Ganjar lantas membeberkan sejumlah PR yang dimaksud yakni mulai dari menguatnya dollar terhadap rupiah dan perang.

Tak hanya itu, ia juga menyebut naiknya harga minyak hingga kebutuhan pangan yang mesti dicukupi.

"Hari ini dollar menguat, rupiah jatuh. Hari ini ada perang yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak, harga minyaknya naik, kebutuhan pangan mesti dicukupi," kata dia.

"Saya kira itu PR-PR yang jauh lebih penting untuk diselesaikan dari pada sekadar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini," sambung dia.

Ganjar sebelumnya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pendukungnya, partai pengusung, Tim Pemenangan Nasional (TPN Ganjar-Mahfud), warga masyarakat dan majelis hakim.

Ia mengaku mengapresiasi para hakim konstitusi yang menerima prosesnya dari awal, menyidangkan, sampai kemudian menjatuhkan putusan.

Dari putusan tersebut, menurutnya hal yang menarik adalah terdapatnya tiga hakim yang menyatakan perbedaan pendapat atau dissentimg opinion terhadap putusan permohonan yang diajukan Ganjar-Mahfud.

Berdasarkan catatannya, ia mengatakan hal tersebut baru pertama kali dalam sejarah.

"Yang menarik dalam catatan kami adalah dissenting itu disampaikan bahwa ekspepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan (dalam dissenting opinion)," kata dia.

"Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk mengekspresikan dalam bentuk putusan dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati," kata Ganjar.

Ketika ditanya soal kelanjutan wacana hak angket terkait proses pemilu 2024, Ganjar mengatakan hal itu berada di ruang parlemen.

"Oh kalau itu nanti di ruang parlemen. Politik. Kalau hukumnya kami ada di sini," kata dia.

Mahfud MD: kami terima dengan lapang dada

Mahfud MD mengatakan keputusan tersebut diterima demi keadaban hukum.

Keadaban hukum yang dimaksud adalah para pihak yang mengajukan sengketa bersikap sportif terhadap putusan hakim.

Mahfud juga menegaskan tidak ada upaya hukum lagi yang akan dilakukan perihal sengketa Pilpres 2024.

Hal tersebut, kata dia, karena keputusan tentang sengketa hasil pilpres harus melalui MK.

Apabila tidak ada perkara, lanjut dia, MK akan memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara.

Namun, lanjut mantan Ketua MK itu, apabila ada perkara maka hasilnya adalah vonis.

"Dan vonisnya hari ini. Oleh sebab itu ya kami menerima, demi keadaban hukum. Karena keadaban hukum itu ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Kita sportif. Sehingga perselisihan itu ya sudah selesai, harus diakhiri," kata dia.

Ia lantas mengaitkannya dengan kaidah ushul fiqih di dalam agama yang menyebutkan keputusan hakim menyelesaikan sengketa.

Suka atau tidak suka, kata dia, keputusan hakim harus diikuti.

"Dan kita ikut dalil itu. Mau berjuang terus ada jalurnya sudah. Nah kalau yang politik saya tidak tahu," kata Mahfud.

Ia juga mengaku puas atas perjuangan yang telah dilakukan pihaknya selama ini.

Menurutnya sidang MK tersebut adalah teater yang disaksikan oleh seluruh dunia.

Ia pun mengingatkan bahwa sepanjang sejarah MK mengadili sengketa Pilpres, baru kali ini ada dissenting opinion.

"Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak ada pernah boleh ada dissenting opinion. Karena biasanya hakim itu berembuk. Karena ini menyangkut jabatan orang kita harus sama," kata dia.

"Dirembuk sampai sama, nah ini mungkin tidak bisa disamakan, sehingga ada dissenting ini, pertama dalam sejarah Mahkamah Konstitusi," sambung dia.

Kemana Prabowo?

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo Subianto selalu mengikuti jalannya persidangan sengketa pilpres sejak awal.

Prabowo juga disebut seringkali berdiskusi tentang berbagai macam pandangan dan pemikiran yang berkembang dalam persidangan di MK. (*)