Umar Sholahudin Sebut 5 Tahun Terakhir Tata Kelola Pemerintahan Jauh dari Nilai Etik dan Moral

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Dekan Bidang Akademik Fisip dan Kemahasiswaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Umar Sholahudin menilai ada yang salah dalam Tata Kelola Pemerintahanan saat ini.

Menurutnya, dalam lima tahun terakhir fakta-fakta kekuasaan sangat jauh dari nilai-nilai etika dan moral.

Bahkan kata Dr Umar etika dan moral nampak begitu telanjang bahkan seperti ada suatu pembiaran.

"Mestinya itu bisa disuarakan sejak tahun 2022 dan 2023 tapi ini baru muncul jelang Pemilu dimana ketika praktek kekuasan semakin tidak terkendali," kata Umar Sholahudin dalam Round Table Discussion atau RTD S3 Sosiologi Unhas bertema Peran Kampus dalam Membangun Gerakan Civil Society di Redaksi Tribun Timur, Makassar, Senin (1/4/2024) petang.

RTD S3 Sosiologi Unhas tersebut diakhiri dengan penandatanganan MoU dengan Tribun Timur, yang ditandatangani Ketua Prodi S3 Unhas Dr Rahmat Muhammad dan Vice Editor in Chief I Tribun Timur Ronald Ngantung. Tribun Timur dan Prodi S3 Sosiologi Unhas sepakat kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia.

Dr Umar bahkan bercerita bahwa dirinya pernah menuangkan kegelisahan dan keresahannya dalam sebuah catatan tulisan tentang cawe-cawe politik Jokowi.

"Karena ini juga akan merusak tatanan politik demokrasi kita saat ini dan kita bisa menyaksikan bagaimana kekuasaan itu tidak terkendali," ujarnya 

"Bahkan dengan melawan hukum sekalipun dengan praktek-praktek saya kira yang jauh dari etika dan normal yang selama ini menjadi faidah normatif bagi kalangan kampus," tambah dia.

Baca juga: Umar Sholahudin: Indeks Demokrasi Indonesia Turun Signifikan 10 Tahun Terakhir

Lalu, kata Dr Umar, situasi negara saat ini harus disadari bersama dan menjadi kesadaran kolektif bagi seluruh masyarakat bahwa kondisi bangsa dan demokrasi dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Bagaimana masalah revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja bahkan jelang Pemilu kemarin wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Namun, kata Dr Umar, wacana tersebut batal terjadi karena adanya suara kritis dari Civil Society.

Baca juga: 7 Tantangan Besar Civil Society di Indonesia Menurut Iqbal Latief, Termasuk Media Sosial dan Politik

Tak hanya itu saja, isu penundaan Pemilu juga sempat ramai untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.

"Kalau misalnya suara dari masyarakat dan kampus tidak muncul maka akan sangat mudah sekali bagi presiden untuk mengukuhkan tentang UU masa jabatan," ungkapnya.

Menurutnya, Presiden saat ini tak pernah kekurangan akal, beberapa skenario gagal muncul skenario baru yaitu cawe-cawe dalam kontestasi politik.

"Itu terbukti dengan munculnya putra mahkota dalam Pemilu yang sebenarnya dalam UU no 17 tahun 2017 itu tidak memenuhi syarat, tapi kemudian dipaksakan dengan bantuan pamannya sendiri dan terbukti dalam sidang MKMK ada pelanggaran etik oleh ketua MK," kata dia.