Umar Sholahudin: Indeks Demokrasi Indonesia Turun Signifikan 10 Tahun Terakhir

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fisip Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Umar Sholahudin melihat Indeks Demokrasi Indonesia turun signifikan dalam 10 tahun terakhir.

Itu dibuktikan dengan beberapa survei nasional dan internasional yang membuat turunnya Indeks Demokrasi Indonesia.

Hal itu terjadi, kata Umar, lantaran praktek-praktek kekuasan di Indonesia mampu menurunkan indeks demokrasi.

"Kita bisa melihat bahwa bagaimana praktek-praktek kekuasaan ini menurunkan indeks demokrasi kita dan puncaknya saat Pemilu," katanya saat Round Table Discussion Tribun Timur, Senin (1/4/2024).

Bahkan, kata Dr Umar, Pemilu 2024 mendapatkan atensi dari dunia internasional sampai-sampai mengkritisinya.

Baca juga: Iqbal Latief: Peran Civil Society di Indonesia Semakin Memudar

"Terutama terkait dengan intervensi politik dari kepala negara atau kepala pemerintahan," ungkapnya.

Hal inilah, kata Dr Umar, menjadi keprihatinan pihak intelektual dan kampus untuk bertindak bagaimana meluruskan demokrasi itu kembali.

"Kalau tidak diluruskan maka demokrasi itu semakin melenceng ke depannya," ujarnya.

Baca juga: 7 Tantangan Besar Civil Society di Indonesia Menurut Iqbal Latief, Termasuk Media Sosial dan Politik

"Apakah kalangan kampus akan diam saja, saya rasa tidak, para intelektual kampus harus Istiqomah dalam menjaga marwah sebagai penjaga etika dan penjaga bangsa," tambah dia.

Kemudian, kata Dr Umar, para pihak kampus dan intelektual jangan sampai terkontaminasi atau logika mereka kalah dengan tumpahan logistik.

Pasalnya, godaan terbesar kaum intelektual paling sensitif dalam dunia kampus adalah tumpahan logistik.

"Apakah konsistensi kita dan rasionalis kita dalam menjaga marwah kampus dan etika harus tergantikan dengan tumpahan logistik yang sudah disediakan oleh kekuasaan," ungkapnya.

Oleh karena, lanjut Dr Umar, bangsa ini berharap agar suara dari setiap kampus terjaga dan tidak hanya pada saat Pemilu saja, namun harus berkelanjutan.

"Nanti mungkin kalau ada akebijakan tidak menguntungkan rakyat itu harus bersuara, tidak ada kata lelah bagi kampus untuk menjaga ruang-ruang ini agar lebih jelas," jelasnya. (*)