PPP Rayu Prabowo Demi Kursi Menteri? PDIP Ditinggal, Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 Bubar!

TRIBUN-TIMUR.COM - Hak angket kecurangan Pilpres 2024 potensi bubar, PPP mulai rayu presiden terpilih Prabowo Subianto untuk gelar rekonsiliasi.

Pernyataan dari petinggi PPP itu pun mengisyaratkan PDIP sebagai kawan koalisi pengusung Ganjar-Mahfud akan ditinggalkan.

Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, menyatakan bahwa kemungkinan rekonsiliasi dengan calon presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden 2024, yakni Prabowo Subianto, sangatlah terbuka.

Amir menegaskan bahwa dalam arena politik, segala kemungkinan dapat terjadi, dan sikap terbuka untuk menjalin rekonsiliasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika politik.

"Bisa terjadi, di politik itu semua kemungkinan bisa terjadi," kata Amir di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Amir mengakui bahwa di dalam internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah muncul pembahasan untuk menjalankan rekonsiliasi dengan Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka setelah Pemilihan Umum 2024.

Baca juga: PKB Bocorkan Rencana Nasdem Soal Hak Angket Kecurangan Pilpres Usai Prabowo Temui Surya Paloh

Baca juga: 5 Ribu Suara PPP Hilang di Sulsel? Gugatan MK Diajukan, Taufan Pawe - Rudianto Lallo Terancam!

"Kalau kita di internal ada juga yang mengharapkan seperti itu (rekonsiliasi)," ujar Amir.

Namun, kata Amir, PPP memiliki mekanisme untuk menentukan apakah akan berkoalisi atau oposisi.

"Tetapi, sekali lagi harus meleati mekanisme internal PPP untuk menentukan apa kita koalisi atau oposisi," ucapnya.

Pada Pemilihan Presiden 2024, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terlibat dalam koalisi bersama PDI Perjuangan (PDIP), Perindo, dan Hanura.

Mereka mengusung Ganjar Pranowo - Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Namun, hasil rekapitulasi KPU menetapkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemenang Pemilihan Presiden 2024.

Keputusan ini didasarkan pada hasil rekapitulasi perolehan suara dari 128 wilayah kerja panitia pemilihan luar negeri (PPLN) dan 38 provinsi, yang dilakukan KPU mulai dari Rabu (28/2/2024) hingga Rabu (20/3/2024).

Pasangan Prabowo - Gibran berhasil meraih dukungan mayoritas dengan memperoleh 96.214.691 suara.

Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 40.971.906.

Sedangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, hanya mampu mengumpulkan 27.040.878 suara.

Dari total 38 provinsi, pasangan Prabowo - Gibran berhasil meraih kemenangan di 36 provinsi, sementara pasangan Anies - Muhaimin unggul di dua provinsi.

Sayangnya, pasangan Ganjar - Mahfud tidak mampu memenangkan satu pun dari provinsi tersebut.
 
Sikap PKB dan Nasdem Soal Hak Angket

Nasib hak angket kecurangan Pilpres 2024 kini semakin simpang siur apalagi pasca pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Namun kabar terbaru terkait nasib hak angket kecurangan Pilpres 2024 ini dibahas kembali PKB dan memberikan bocoran rencana Nasdem ke depannya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari fraksi PKB, Yanuar Prihatin, mengungkapkan bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dengan calon presiden terpilih dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto, dapat dianggap sebagai isyarat mendukung hak angket.

Menurut Yanuar, semua partai politik di DPR memiliki kepentingan yang sama terkait hak angket.

"Pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh, misalnya, bisa jadi isyarat ke arah itu," kata Yanuar kepada wartawan, Selasa (26/3/2024).

Yanuar menegaskan bahwa setelah pertemuan yang diadakan beberapa waktu lalu, Surya Paloh tidak pernah memberikan isyarat bahwa NasDem akan menarik dukungan terkait hak angket.
 
"Setelah pertemuan ini, Surya Paloh sendiri tidak pernah memberikan isyarat agar NasDem menghentikan hak angket," tegas Yanuar.

Ketua DPP PKB ini meyakini hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 mendapat banyak dukungan.

"Proses hak angket akan terus bergulir di DPR. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan hak angket ini akan mendapat dukungan lebih banyak lagi," ucapnya.

Menurut Yanuar, terbuka kemungkinan hak angket didukung fraksi selain PDIP, PKB, PKS, dan NasDem.

"Hal ini terjadi karena terdapat kesamaan pandangan tentang pentingnya hak angket untuk meluruskan simpang siur penyelenggaraan Pemilu 2024," ungkapnya.

Dia menjelaskan, setelah Pemilu 2024 semua parpol mulai menghitung eksistensinya masing-masing dalam pemerintahan mendatang.

"Semua punya kepentingan soal ini. Artinya, setiap parpol bisa mengambil sisi tertentu dari hak angket untuk kepentingannya masing-masing," ucap Yanuar.

Yanuar mencotohkan seperti Partai Gerindra. Menurutnya, mereka membutuhkan legitimasi yang lebih kuat untuk kepemimpinan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka jika telah dilantik sebagai pasangan terpilih.

"Mereka tentu berkeinginan agar Prabowo Subianto bisa lebih kuat dan mandiri dalam mengambil keputusan sebagai presiden, tidak dibayang-bayangi oleh sosok Jokowi terus menerus," ungkapnya.

Selain Gerindra, Partai Golkar juga dianggapnya bisa mengambil manfaat dari hak angket untuk kepentingan konsolidasi partai ke dalam secara bebas.

"Dengan tambahan kursi di DPR yang signifikan, dukungan Golkar kepada hak angket akan menambah daya tawarnya dalam bernegosiasi dengan Prabowo dan bahkan dengan Jokowi sendiri," ucap Yanuar.

Demikian juga Demokrat, kata dia, memiliki hitungannya sendiri jika akhirnya mendukung hak angket.

Yanuar menyebut, Demokrat membutuhkan power yang lebih kuat untuk lebih diperhitungkan dalam konstelasi pasca-Pilpres.

"Apalagi PAN, sangat membutuhkan suatu keadaan di mana partai ini ingin lebih bebas, mandiri dan leluasa dalam berkiprah ke depan," tuturnya.

Dia menambahkan, PPP juga kemungkinan tak mau kehilangan momentum dengan hak angket.

"Karena berharap gugatannya di MK bisa berhasil meloloskan partainya ke DPR agar tembus ambang batas parlemen 4 persen," tegas Yanuar.

Yanuar menegaskan, hak angket akan menjadi titik temu untuk berbagai cara pandang dan bahkan kepentingan yang berbeda-beda.

"Sehingga boleh jadi hak angket bisa akan terkait juga dengan Pileg, bukan sekedar Pilpres. Dalam situasi ini mungkin saja akan ada kompromi antar fraksi soal pilihan isu yang akan diselidiki," imbuhnya.(*)