PPP Rayu Prabowo Demi Kursi Menteri? PDIP Ditinggal, Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 Bubar!

Sedangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, hanya mampu mengumpulkan 27.040.878 suara.

Dari total 38 provinsi, pasangan Prabowo - Gibran berhasil meraih kemenangan di 36 provinsi, sementara pasangan Anies - Muhaimin unggul di dua provinsi.

Sayangnya, pasangan Ganjar - Mahfud tidak mampu memenangkan satu pun dari provinsi tersebut.
 
Sikap PKB dan Nasdem Soal Hak Angket

Nasib hak angket kecurangan Pilpres 2024 kini semakin simpang siur apalagi pasca pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Namun kabar terbaru terkait nasib hak angket kecurangan Pilpres 2024 ini dibahas kembali PKB dan memberikan bocoran rencana Nasdem ke depannya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari fraksi PKB, Yanuar Prihatin, mengungkapkan bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dengan calon presiden terpilih dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto, dapat dianggap sebagai isyarat mendukung hak angket.

Menurut Yanuar, semua partai politik di DPR memiliki kepentingan yang sama terkait hak angket.

"Pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh, misalnya, bisa jadi isyarat ke arah itu," kata Yanuar kepada wartawan, Selasa (26/3/2024).

Yanuar menegaskan bahwa setelah pertemuan yang diadakan beberapa waktu lalu, Surya Paloh tidak pernah memberikan isyarat bahwa NasDem akan menarik dukungan terkait hak angket.
 
"Setelah pertemuan ini, Surya Paloh sendiri tidak pernah memberikan isyarat agar NasDem menghentikan hak angket," tegas Yanuar.

Ketua DPP PKB ini meyakini hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 mendapat banyak dukungan.

"Proses hak angket akan terus bergulir di DPR. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan hak angket ini akan mendapat dukungan lebih banyak lagi," ucapnya.

Menurut Yanuar, terbuka kemungkinan hak angket didukung fraksi selain PDIP, PKB, PKS, dan NasDem.

"Hal ini terjadi karena terdapat kesamaan pandangan tentang pentingnya hak angket untuk meluruskan simpang siur penyelenggaraan Pemilu 2024," ungkapnya.

Dia menjelaskan, setelah Pemilu 2024 semua parpol mulai menghitung eksistensinya masing-masing dalam pemerintahan mendatang.

"Semua punya kepentingan soal ini. Artinya, setiap parpol bisa mengambil sisi tertentu dari hak angket untuk kepentingannya masing-masing," ucap Yanuar.