3 Kader Golkar Potensi Duduki Wakil Ketua DPRD Sulsel, Siapa Paling Kuat?

TRIBUN-TIMUR.COM Tiga kader Golkar telah terpilih sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ketiganya adalah Munafri Arifuddin alias Appi, Rahman Pina, dan Andi Patarai Amir.

Munafri Arifuddin, Ketua DPD II Golkar Makassar, dipastikan lolos ke DPRD Sulsel.

Appi berkontribusi dalam mempertahankan kursi di Dapil Sulsel I atau Makassar A, yang meliputi sejumlah kecamatan di Kota Makassar.

Dari 9 kursi di Dapil Makassar A, Munafri Arifuddin berhasil meraih kursi ketiga dengan perolehan suara pribadi sebanyak 29.802, dari total suara Golkar sebanyak 48.923.

Rahman Pina, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Golkar Sulsel di bawah kepemimpinan Taufan Pawe, kembali memenangkan kursi di Dapil II Sulsel alias Makassar B.

Dari total enam kursi, Rahman Pina menduduki kursi keempat dengan perolehan suara pribadi 24.301, sedangkan total suara Golkar mencapai 32.206.

Rahman Pina juga terpilih sebagai Ketua Komisi E DPRD Sulsel di bawah kepemimpinan Taufan Pawe.

Sementara itu, Andi Patarai Amir, Ketua DPRD Maros yang merupakan politisi Golkar, berhasil naik kelas ke DPRD Sulsel pada Pemilihan Umum 2024. Ia berhasil mempertahankan dua kursi DPRD Sulsel di Dapil VI, yang meliputi beberapa kabupaten di Sulsel.

Andi Patarai Amir dan timnya berhasil mengatasi tantangan politik di daerah tersebut, dengan perolehan suara Golkar mencapai 113.916 suara.

Dua kader Golkar lainnya yang hampir pasti lolos ke DPRD Sulsel adalah Sofyan Syam dengan 30.692 suara dan Andi Patarai Amir dengan 25.713 suara.

Andi Patarai Amir memiliki hubungan erat dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurdin Halid (NH), dan sering mendampingi NH dalam agenda politik.

Selain itu, Andi Patarai Amir juga secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap NH.

Kadir Halid Terangkan Mekanisme Penentuan Kursi Pimpinan DPRD Sulsel

Kadir Halid, Ketua Harian Golkar Sulsel, menjelaskan mekanisme penentuan kursi pimpinan dewan.

Proses ini diatur oleh Partai Golkar sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO) dan Prinsip Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT).

Setiap tingkatan DPD Golkar dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi diminta untuk mengusulkan tiga nama kepada DPP Golkar.

DPP Golkar kemudian menentukan siapa yang akan dipilih sebagai pimpinan DPR di semua tingkatan, termasuk DPRD Provinsi. Proses ini melibatkan rapat pleno pengurus tingkat provinsi.

Kadir Halid menegaskan bahwa baik petahana maupun kandidat baru memiliki hak yang sama dalam proses ini, sesuai dengan prinsip demokrasi internal Partai Golkar.

Artinya, baik petahana maupun pendatang baru di DPRD Sulsel memiliki peluang yang sama untuk menjadi pimpinan dewan(*)