PPP Belum Lampaui Parliamentary Threshold 4 Persen, Taufan Pawe Langsung Terima Kasih ke Pendukung

"Dari masyarakat Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Bone, Soppeng, Wajo, Bulukumba dan Sinjai datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya untuk memilih saya," tambahnya.

Sejatinya, mantan Wali Kota Parepare itu mengejar kursi terakhir atau kesembilan di Dapil Sulsel II.

Hanya saja, ia kalah bersaing melawan caleg PKB Andi Muawiyah Ramly yang mengumpulkan 104.780 total suara partai.

Sisa 2 Dapil di Papua, PPP Belum Lampaui Parliamentary Threshold 4 Persen

PPP menghadapi ketegangan saat menyadari bahwa belum berhasil melampaui ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) sebesar 4 persen pada Pemilu Legislatif DPR RI 2024. 

Hasil rekapitulasi tingkat nasional oleh KPU RI, Rabu (20/3/2024).

Hasilnya menunjukkan bahwa PPP hanya mengoleksi 5.761.181 suara dari total 82 daerah pemilihan (dapil), yang setara dengan 3,84 persen dari total suara sah nasional.

Meskipun demikian, masih ada dua provinsi yang belum direkapitulasi secara nasional.

Yakni Papua dan Papua Pegunungan, yang masing-masing memiliki satu daerah pemilihan (dapil). 

Suara dari kedua provinsi tersebut masih menentukan nasib PPP untuk lolos ke Senayan.

Penghitungan suara masih belum final, dan KPU RI dijadwalkan akan menetapkan perolehan suara sah setiap partai politik malam nanti. 

Namun, PPP telah melakukan tabulasi secara manual dan mengklaim telah melampaui ambang batas 4 persen. 

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno, menyatakan keyakinannya bahwa PPP akan tetap hadir sebagai wakil dari masyarakat di DPR RI periode 2024-2029.

"Sudah kami lakukan tabulasi secara manual dan itu telah dilakukan dua minggu terkahir. Alhamdulilah berdasarkan data yang kita miliki, PPP sudah melampaui ambang batas 4 persen,” ujar Sandiaga di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024)

Sementara itu, PPP masih berfokus pada memastikan perolehan suaranya untuk lolos ke DPR RI, sambil menunda keputusan terkait usulan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.