TNI, Polri dalam Jabatan ASN

Oleh: Edi Abdullah

Ketua DPD Prahipti Kabupaten Pinrang

Polemik Anggota TNI, dan anggota Polri dapat menduduki jabatan ASN kini kembali menimbulkan kegaduhan ditengah Penyususunan Rancangan Peraturan pemerintah Tentang manajemen ASN sebagai Penjabaran lengkap dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang ASN.

Anggota TNI maupun Polri memang dapat mengisih jabatan Sipil ASN dalam pemerintahan hal ini tertuang jelas alam UU Noor 20 Tahun 2023 Tentang ASN pasal 19 ayat 1 an 2.

Menjelaskan bahwa Untuk mengisi jabatan ASN baik jabatan Manajerial maupun jabatan Nonmanajerial maka Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN dan Untuk Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari ;a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa dari penjelasan pasal tersebut jelas sekali bahwa angota TN maupun anggota Polri hanya dapat mengisi jabatan tertentu dalam jabatan sipil baik jabatan manajerial maupun Non manajerial.

Karena itu kita berharap nantinya dalam RPP Tentang Manajemen ASN harus menjelaskan lengkap mengenai Jabatan Tertentu tersebut yang dapat diisi oleh anggot TNI Maupun anggota Polri.

Dan Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara
Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yang menarik Bukan hanya TNI maupun anggota Polri dapat mengisi jabatran tertentu ASN Sebaliknya Pegawai ASN dapat menduduki jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai
dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa dengan demikian jelas sekali bahwa Pegawai ASN dapat menduduki jabatan dilingkungan TNI maupun Polri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan institusi tersebut.

Jadi peluang Pegawai ASN untuk duduk dalam jabatan dilingkup TNI dan Polri dapat diisi oleh pegawai ASN jika memang membutuhkan sebuah komptensi yang dimiliki oleh Pegawai ASN tersebut.

Pengisian jabatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh ASN dan sebaliknya bertujuan agar ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keseimbangan dan kesetaraan dalam pengembangan kariernya berdasarkan Sistem Merit.

Apa yang dimaksud dengan sistem merit kemudian dijelaskan bahwa Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi.

Meritokrasi adalah sistem, politik yang memberikan kesempatan kepada seseroang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekaayaan atau kelas sosial, kemajuan dalam sistem seperti ini didasarkan pada kinerja, yang dinilai
melalui pengujian atau pencapaian yang ditunjukkan (Wikipedia, diakses pada 17/3/2024).