Inilah Pekerjaan Mahfud MD Jika Tak Dilibatkan Lagi di Pemerintahan: Saya Mau Apa?

TRIBUN-TIMUR.COM - Rencana Mahfud MD jika kalah di Pipres 2024 dan tak lagi dipakai di pemerintahan Prabowo - Gibran.

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD ternyata sudah punya rencana baru setelah dinyatakan tumbang di Pilpres 2024.

Pekerjaan yang akan digeluti Mahfud MDA yakni kembali menulis dan mengajar apabila tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan.

Rencana Mahfud itu disampaikan menjawab pertanyaan warga terkait kontribusi yang dapat ia berikan kepada para eksil bila sudah tidak berada di pemerintahan.

"Saya mau apa? Ya saya seperti dulu bisa menulis, masih bisa mengajar dan sebagainya, masih bisa memberi pendapat saran-saran terhadap pemerintah," kata Mahfud di Blok M PLaza, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Namun demikian, Mahfud menilai kontribusinya tersebut hanyalah bagian kecil dibandingkan kontribusi yang sudah diberikan oleh rakyat Indonesia lewat peristiwa Reformasi tahun 1998 lalu.

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini berpandangan, rakyat punya jasa besar karena menumbangkan Orde Baru bukanlah hal yang mudah.

"Kontribusi ini diberikan oleh rakyat Indonesia melalui reformasi yang dengan gagah berani pada waktu itu menumbangkan rezim otoriter, yang pada waktu itu tidak terbayangkan," kata Mahfud.

Mahfud menuturkan, setelah Orde Baru runtuh, pemerintahan di era Reformasi pun membuat kebijakan-kebijakan yang antidiskriminasi, misalnya menghapus screening terhadap mereka yang dianggap terafiliasi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Para terduga PKI yang mendekam di tahanan juga dibebaskan satu per satu.

Bahkan pemerintah kini mempersilakan para eksil yang terjebak di luar negeri karena dituduh PKI, untuk kembali ke Tanah Air.

Menurut Mahfud, hal yang penting diupayakan untuk masa depan adalah membangun negara yang demokratis dan konstitusional agar tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang diskriminatif.

"Artinya apa, kedaulatan rakyat itu harus seiring dengan kedaulatan hukum. Kadang kala kalau hukum dibelok-belolkan itu berbahaya.

Kadang kala hukum itu bisa dijadikan alat oleh kekuasaan untuk sewenang-wenang, tapi bisa dijadikan alat untuk membangun kesejahteraan," kata dia.

Seperti diketahui, Mahfud sudah tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan setelah memutuskan mengundurkan diri dari jabatan menko polhukam, beberapa saat sebelum Pemilu 2024 lalu.