Torehkan Prestasi, Kemenkumham Sulsel Raih Penghargaan Terbaik II Sekretariat Wilayah 

TRIBUN-TIMUR.COM – Kanwil Kemenkumham Sulsel terus membuktikan kinerja positifnya di awal tahun 2024.

Hal ini ditandai dengan meraih penghargaan Terbaik II Sekretariat Wilayah dalam Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum untuk Kategori Provinsi Sedang (14-26 Kabupaten/Kota) dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

Kegiaan ini berlangsung di Graha Pengayoman Kemenkumham RI oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kamis, (22/2/2024).

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum HAM, Hernadi dan Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati serta Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM Agry Caesar.

Mengikuti secara langsung Rapat Koordinasi Teknis Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM dengan tema "Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Berdampak”.

Penghargaan diserahkan Plh. Sekretaris Jenderal Kemenkumham R.I Reynhard SP Silitonga kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum HAM, Hernadi yang disaksikan langsung di hadapan Kepala BSK Hukum dan HAM R.I., Y. Ambeg Paramarta.

Kegiatan ini dihadiri Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum dan HAM, Staf Ahli, Staf Khusus dan Penasehat Kehormatan Menteri, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan para Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum dan HAM.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dalam rangka rangkaian Peringatan Hari Bhakti BSK Kumham yang pertama, setelah sehari sebelumnya dilaksanakan Dialog Publik “Policy Talks” bersama para ahli yang juga melibatkan seluruh kantor wilayah di Indonesia dan masyarakat.

Kepala BSK Hukum dan HAM R.I Y. Ambeg Paramarta dalam laporannya menyebutkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2023 tentang Kemenkumham yang ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2023.

BSK Kumham memiliki fungsi diantaranya pelaksanaan analisis serta pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM, serta koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM.

Hal penting yang dilakukan oleh BSK Kumham adalah menyediakan analisis kebijakan sebagai dasar bagi Unit Kerja Eselon I/Pemangku Kepentingan dalam pengambilan kebijakan di bidang Hukum dan HAM.

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) kali ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi BSK Kumham, termasuk penguatan di Kantor Wilayah.

Kegiatan ini meliputi 2 agenda yaitu:

1. Penyampaian Materi tentang siklus kebijakan dan membahas peran dari Kantor Wilayah oleh Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, LAN Tri Widodo Wahyu Utomo

2. Sosialisasi 6 pedoman teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan BSK Kumham yang akan dilaksanakan di Kantor Wilayah yang disampaikan Pimpinan Tinggi Pratama BSK Kumham.