Makassar Low Carbon, Semua Sekolah Pakai Panel Surya, SMPN 6 Jadi Percontohan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Semua sekolah di Kota Makassar akan menggunakan panel surya (solar cell) sebagai pembangkit listrik. 

Inovasi ini digagas oleh Wali Kota Makassar Danny Pomanto untuk mewujudkan Makassar sebagai low carbon city. 

Danny mengatakan, ia berkomitmen mewujudkan hal tersebut tahun ini. 

Anggarannya akan disiapkan melalui APBD Perubahan 2024.

"Saya pastikan tahun ini di perubahan saya fokuskan solar cell di semua sekolah," tegas Danny Pomanto kepada awak media di lokasi Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pemkot Makassar, Hotel Four Poin by Sheraton, Jl Andi Djemma, Senin (26/2/2024). 

Inovasi ini sekaligus menjadi mitigasi masalah listrik yang kerap terjadi di Makassar. 

"Kita belajar dari kekeringan kemarin yang berdampak ke listrik, sedangkan di sekolah kita ada smart class yang punya alat sensitif terhadap naik turunnya tegangan listrik," kata Danny. 

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin juga memaparkan rencana ini dalam agenda Rakorsus. 

SMP 6 Makassar menjadi percontohan penerapan panel surya ini. 

Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan panel surya untuk sekolah-sekolah sebesar Rp200 miliar. 

Dengan hadirnya panel surya kata Muhyiddin bisa mengurangi biaya listrik di sekolah. 

Dengan begitu, alokasi dana BOS untuk itu bisa diefisiensikan untuk kebutuhan lain

"Solar panel sekolah bisa kita saksikan di SMP 6 sudah berfungsi dan target kita semua sekolah di Makassar," tuturnya. 

Dalam forum ini, Muhyiddin juga memaparkan jumlah rasio sekolah.

Dimana jumlah PAUD di Makassar sebanyak 673 (swasta) dan guru 1.777 dengan peserta didik 16.299. 

Selanjutnya rasio SD, jumlah sekolah 474 baik negeri maupun swasta dengan jumlah  guru 7.538 dan siswa 132.775.

Untuk rasio SMP, jumlah SMP 224 termasuk swasta, guru 3.700 dan peserta didik 57.845

Untuk pendidikan non formal jumlah sekolah 37, tutor 212 dan peserta didik 7.137.

Untuk pendidikan norformal ini rupanya masih banyak anak putus sekolah (PTS) yang tidak terserap. 

Justru yang ikut kegiatan PKBM banyak dari warga luar Makassar. 

"Pendidikan non formal anak PTS ini yang perlu kami kaji karena sekarang PKBN kami evaluasi karena masih banyak orang-orang di luar yang diikutkan untuk pendidikan kesetaraan sementara tugas didapodik anak yang putus sekolah ada 4 ribu," paparnya. (*)