Video Prabowo Subianto 23 Menit 27 Detik Akui Kecurangan Pemilu 2024 Beredar, Cek Fakta Sebenarnya

Pengusung Anies-Muhaimin (PKB dan Nasdem).

Sedangan PDIP sebagai pengusung Ganjar-Mahfud.

Tentunya jika PDIP, PKB dan Nasdem memilih di luar pemerintah akan menjadi oposisi yang kuat.

Tetapi apakah ini akan terjadi? 

TKN Prabowo-Gibran Bujuk PDIP

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani meyakini harapannya untuk menggaet PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan bertepuk sebelah tangan.

Muzani meyakini partai besutan Megawati Soekanoputri itu bakal mau masuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal itu diketahui berdasarkan komunikasi awal dengan kubu lawan politiknya.

"Dari komunikasi awal kami dengan semua parpol yang tadinya berbeda pilihan dalam pilpres sepertinya dalam komunikasi awal kami bukan sesuatu yang bertepuk sebelah tangan," kata Muzani saat ditemui di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Prabowo, kata Muzani, terus berharap agar PDIP maupun parpol kubu lawan politiknya bisa bersama membangun Indonesia. Karena itu, komunikasi pun terus dilakukan dengan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Komunikasi kami dengan rekan-rekan sejawat pimpinan partai politik berjalan dengan baik. Termasuk dengan teman-teman yang mengusung pasangan paslon 01 dan 03," katanya.

"Berjalan dengan baik berjalan dengan akrab karena sesungguhnya diantara kami juga mempunyai pemahaman yang sama tentang masa depan indonesia masa depan pemerintahan dalam situasi yang lebih baik," tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan jika berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, lalu.