Nasib Jokowi dan Gibran Rakabuming di PDIP? Hasto Bahas KTA

TRIBUN-TIMUR.COM - Status keanggotaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka di PDIP kembali diungkap.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi nasib Jokowi dan Gibran.

Hasto mengatakan, kader partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemurnian suara rakyat.

Karenanya, status keanggotaan bukan semata-mata memiliki kartu tanda anggota (KTA), melainkan perilaku dan sikap politiknya.

"Sehingga kader ini bukan dalam bentuk KTP dalam bentuk KTA. Kader ini adalah perilaku, satunya aspek-aspek ideologis, kemudian platform yang diperjuangkan dan juga sikap-sikap politiknya," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Hasto tak berbicara banyak ketika ditanyai apakah PDIP sudah memecat Jokowi dan Gibran sebagai anggota.

"Sudah cukup ya, sudah ya," ujar Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.

Status keanggotaan Jokowi dan putranya, Gibran memang dipertanyakan terutama karena perbedaan sikap politik di Pilpres 2024.

Di mana, Gibran telah mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Sementara di sisi lain, saat ini Gibran disebut-sebut masih terdaftar sebagai kader PDIP. 

Presiden Jokowi yang juga sebagai kader PDIP disinyalir mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Jokowi Pilih Sikap Berbeda Saat Gibran Rakabuming Persilahkan PDIP Jadi Partai Oposisi

Presiden Jokowi dan anaknya yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memberikan respon berbeda atas rencana PDIP menjadi Partai oposisi nantinya.

Sebelumnya, PDIP menyatakan siap sebagai oposisi jika hasil akhir Pilpres 2024 diumumkan Ganjar-Mahfud nantinya kalah.

Sekedar diketahui, beradasarkan hasil Quick Count menunjukan Prabowo-Gibran menang 1 putaran.

Sementara itu Ganjar-Mahfud yang diusung PDIP berada di posisi buncit.

Atas situasi ini PDIP pun mulai berhitung untuk mengambil sikap terkait hasil Pilpres 2024 nanti.

Salah satu opsi yang diambil yakni menjadi Partai oposisi untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Gibran, memberikan tanggapan terhadap pernyataan PDIP yang menyatakan kesiapan untuk menjadi oposisi jika kalah dalam Pilpres 2024.

Jokowi menyatakan bahwa hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDIP," kata Jokowi usai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Jenderal Soedirman di Jalan Veteran, Bintaro, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).

Sementara itu, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mempersilakan apabila PDIP siap menjadi oposisi.

“Ya itu monggo (PDIP jadi oposisi),” jelasnya saat ditemui di Pura Mangkunagaran, Solo, Jawa Tengah, Senin, dikutip dari TribunSolo.com.

Sejauh ini, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul dalam real count Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemudian, hasil quick count dari sejumlah lembaga juga menunjukkan hal yang sama, Prabowo-Gibran unggul dibandingkan dua kandidat lain, yaitu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hasto Bicara Peluang PDIP Jadi Oposisi

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan pihaknya siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, sambungnya, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 silam.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi."

"Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu (14/2/2024) malam.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal."

"Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi mana pun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” terangnya.

Adapun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDIP adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil pro-demokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap (jarak), kami akan analisis,” sambungnya. (*)