Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilpres 2024

Nasib Jokowi dan Gibran Rakabuming di PDIP? Hasto Bahas KTA

Hasto mengatakan, kader partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemurnian suara rakyat.

Editor: Ansar
Tribun-Timur.com
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming (kiri), logo PDIP (tengah) dan Presiden Jokowi (kanan). 

Sementara itu Ganjar-Mahfud yang diusung PDIP berada di posisi buncit.

Atas situasi ini PDIP pun mulai berhitung untuk mengambil sikap terkait hasil Pilpres 2024 nanti.

Salah satu opsi yang diambil yakni menjadi Partai oposisi untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Gibran, memberikan tanggapan terhadap pernyataan PDIP yang menyatakan kesiapan untuk menjadi oposisi jika kalah dalam Pilpres 2024.

Jokowi menyatakan bahwa hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDIP," kata Jokowi usai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Jenderal Soedirman di Jalan Veteran, Bintaro, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).

Sementara itu, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mempersilakan apabila PDIP siap menjadi oposisi.

“Ya itu monggo (PDIP jadi oposisi),” jelasnya saat ditemui di Pura Mangkunagaran, Solo, Jawa Tengah, Senin, dikutip dari TribunSolo.com.

Sejauh ini, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul dalam real count Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemudian, hasil quick count dari sejumlah lembaga juga menunjukkan hal yang sama, Prabowo-Gibran unggul dibandingkan dua kandidat lain, yaitu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hasto Bicara Peluang PDIP Jadi Oposisi

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan pihaknya siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, sambungnya, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 silam.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi."

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved