OMS Sulsel Temukan Pelanggaran Berat, Mendesak Pemilu Ulang

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulawesi Selatan (Sulsel) telah mengumumkan temuan 11 pelanggaran dalam proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 di tiga Kabupaten/Kota yang berbeda, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Gowa.

Temuan ini dianggap sebagai bukti kuat adanya kecurangan dalam pemilu kali ini.

Dalam temuannya, OMS Sulsel menyoroti beberapa pelanggaran seperti lambatnya pencoblosan, temuan surat suara tercoblos, kotak suara yang tidak tersegel, dan kurangnya transparansi terkait jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Mereka juga menemukan oknum Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang mengarahkan pemilih untuk memilih paslon calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Direktur LBH Makassar, Muhammad Haedir menyatakan bahwa pemilu seharusnya diselenggarakan berdasarkan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

"Penyelenggaraanmya wajib berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil",  katanya saat Konferensi Pers di Kantor LBH Makassar, Jumat (16/2/2024).

Namun, pada kenyataannya, pemilu tahun ini diwarnai oleh banyak kejanggalan dan pelanggaran, terutama yang dilakukan oleh pemerintah.

OMS Sulsel juga menuntut beberapa hal, termasuk meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatan Presiden atas berbagai pelanggaran konstitusi, hukum, dan etika yang terjadi selama pemilu.

Mereka juga mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghentikan proses penghitungan suara dan menggelar pemilu ulang yang jujur tanpa intervensi kekuasaan.

OMS Sulsel juga mengajak seluruh koalisi masyarakat sipil di berbagai daerah untuk bersikap terhadap kecurangan yang terjadi serta politisasi program pemerintah dan intimidasi pada pemilu 2024.