Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilpres 2024

Beda Tanggapan TKN Prabowo-Gibran dan TPN Ganjar-Mahfud tentang Film Dokumenter Dirty Vote

Film dokumenter ‘Dirty Vote’ yang tayang di kanal Youtube mendapat tanggapan dari TKN Prabowo-Gibran dan TPN Ganjar-Mahfud.

Editor: Sakinah Sudin
Sumber: Akun X @DirtyVote
Poster film dokumenter Dirty Vote. 

Habiburokhman mempertanyakan bagaimana kepala daerah bisa memastikan pilihan politik warganya.

"Itu kan narasi yang sangat spekulatif yang lemah secara argumen, makanya jauh dari ilmiah. Saya ragukan dia (Feri Amsari) ini doktor apa bukan? Emang bukan doktor? Oh, belum. Pantas juga, jadi ilmunya belum sampai di tingkatan yang filosofis,” katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu pun mempertanyakan keterangan Bivitri Susanti tentang kecurangan pemilu yang disebutnya tidak melampirkan bukti dan status pelaporan.

Habiburokhman juga mempertanyakan keterangan Zainal Arifin Mochtar tentang keterlibatan kepala desa.

"Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun, kalau kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah,” katanya.

Tanggapan TPN Ganjar-Mahfud

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, menilai banyak hal positif dalam film dokumenter Dirty Vote.

Ia juga mengatakan film besutan jurnalis dan sutradara Dandhy Dwi Laksono yang dirilis Minggu (11/2/2024) itu juga dapat menjadi pendidikan politik yang bagus.

"Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini, walaupun Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini,” ucap Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu.

“Tapi menurut saya, film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua untuk punya kemelekan politik atau political literacy dalam memahami dinamika politik di Indonesia," kata dia, dikutip dari video KOMPAS TV.

Ia berharap film yang bermuatan kritik terkait proses penyelenggaraan Pemilu 2024 tersebut tidak direspons dengan membuat laporan ke kepolisian.

Sikap "baperan" atau terbawa perasaan, kata dia, dapat membahayakan demokrasi.

"Yang saya tidak mau adalah jangan baperan. Banyak orang baperan kalau dikritik. Baperan ini berbahaya.”

“Kalau Anda merasa tidak setuju dengan apa yang dibuat dalam film itu, bantah saja dengan membuat film yang lain. Kritik mesti dibalas dengan satu kritikan yang lain. Jadi jangan baperan dan jangan cepat-cepat membuat laporan ke kepolisian," kata Todung.

(Tribun-Timur.com) (Kompas.TV)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved