Beda Tanggapan TKN Prabowo-Gibran dan TPN Ganjar-Mahfud tentang Film Dokumenter Dirty Vote

TRIBUN-TIMUR.COM - Film dokumenter Dirty Vote yang tayang di kanal Youtube mendapat tanggapan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Diketahui, film Dirty Vote kini sedang jadi perbincangan hangat di masyarakat.

Film Dirty besutan Dandhy Laksono tayang di kanal YouTube PSHK Indonesia pada 11 Februari 2024, bertepatan hari pertama masa tenang Pemilu 2024.

"Dirty Vote dokumenter dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara.

Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.

Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang demi mempertahankan status quo.

Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara," demikian tertulis keterangan di kanal YouTube tersebut.

Tanggapan TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Dilansir dari Kompas.TV, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menuduh film Dirty Vote berisi “fitnah” dan “tidak ilmiah”.

Habiburokhman mempertanyakan keterangan tiga orang pakar hukum tata negara yang diwawancarai dalam dokumenter tersebut.

"Jadi saya pikir, memang film ini sengaja didesain, diluncurkan di masa tenang ini, karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu mereka lakukan. Kalau tidak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu, ya kita dukung paslon yg lain kita lakukan dengan cara-cara yang sesuai koridor elektoral,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers pada Minggu (11/2/2024).

"Kami yakin ini pasti nggak laku di hati rakyat. Rakyat sudah tahu, apa yang harus mereka lakukan tanggal 14 Februari mendatang,” lanjutnya.

Habiburokhman pun menyebut keterangan tiga pakar hukum tata negara dalam film tersebut, Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari tidak ilmiah dan lemah secara argumen.

Politikus Partai Gerindra itu mengkritik keterangan Feri Amsari tentang penunjukkan 20 pj. kepala daerah terkait pemenangan paslon tertentu.