Stok Beras Langka dan Harga Meroket

"Siapa yang akan bertanggung jawab bila terjadi kekosongan dan kelangkaan bahan pokok dan penting tersebut di gerai ritel modern? Karena kami tidak mungkin membeli mahal dan menjual rugi,” lanjutnya.

Roy pun meminta jaminan dari Pemerintah serta pihak berwenang, yakni Satgas Pangan & PPNS, untuk merelaksasi pula aturan main HET yang ditetapkan dan berjalan selama ini. Hal itu agar peritel dapat terus menyediakan kebutuhan pokok dan penting bagi masyarakat, guna menghindari kekosongan dan kelangkaan bahan pokok di gerai ritel modern.

Roy menyarankan kementerian dan lembaga terkait bisa memprioritaskan koordinasi dan komunikasi dengan para pelaku usaha dari sektor hulu hingga hilir.

Ia juga meminta dihadirkan segera kebijakan yang sifatnya bukan hanya normatif atau retorika. Namun, kebijakan yang berorientasi urgensi dan empati dengan mengedepankan solusi adaptif, relevan, serta win-win solution.

"Maka permasalahan anomali harga bahan pokok dan penting semestinya dapat terkelola dan terkendali dengan baik,” tutur Roy.

Terpisah, Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) bakal menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) sebanyak 100 ribu ton ke pasar ritel modern. Kepala Bapanas/NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, pasokan beras SPHP ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dia juga bilang, beras SPHP ini sudah mulai disalurkan pada Rabu (7/2) kemarin.

"Kita akan gelontorkan di atas 100 ribu ton, atau bisa lebih jika diperlukan. Sesuai kebutuhan," jelas Arief.

Berdasarkan data yang diterima Tribun, pasokan beras SPHP itu mulai disalurkan pada Rabu (7/2) di Sukoharjo Jawa Tengah, kemudian Kamis (8/2) di Pati Jawa Tengah dan pasokan di hari ini yaitu di Pekalongan Jawa Tengah kemudian Gorontalo. 

Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga menolak permintaan pengusaha ritel merelaksasi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejumlah bahan pokok untuk sementara waktu, salah satunya beras.

Arief Prasetyo Adi menyebut merelaksasi HET bukanlah solusi untuk berbagai masalah tersebut. Hal yang harus dibenahi adalah produksinya. "HET bukan solusinya. Solusinya ada di produksi," kata Arief.

Ia mengatakan, saat ini ada beberapa hal yang sedang dijalankan pemerintah guna mengatasi kesediaan beras yang mulai langka. Pertama, mempercepat proses bongkar muat kapal beras impor di beberapa pelabuhan. Kemudian, menyuplai 200 ribu ton beras komersial dari Bulog ke ritel, termasuk 50 ribu ton ke Food Station/PIBC atas permintaan Gubernur DKI Jakarta dengan BUMD pangannya.

Lalu, menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara terus menerus ke pasar tradisional dan retail modern. "Gerakan Pangan Murah (GPM) Nasional terus dikerjakan dan bantuan pangan beras yang akan dimulai kembali 15 Februari 2024," ujar Arief.

"Jadi kenapa kita jalankan GPM, SPHP dan bantuan pangan? Karena Pemerintah hadir untuk masyarakat yang sedang memerlukan dan tidak ada agenda politisasi Pemilu," lanjutnya. Arief turut memastikan dirinya selalu secara erat berkoordinasi dengan APRINDO untuk memastikan stok di pasar ritel modern tetap ada. "Saya sangat erat berkoordinasi dengan APRINDO untuk memastikan stok tetap ada di modern market dan pedagang pasar untuk alokasikan beras Bulog," ujarnya. (Tribun Network/bel/ism/wly)