Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilpres 2024

Ganjaran Megawati Usai Sebut TNI-Polri Tak Netral, Dua Jenderal Purnawirawan Serang Balik

Putri Proklamator Soekarno atau Bung Karno ini juga mengecam aparat agar tak melakukan intimidasi dalam pesta demokrasi rakyat Indonesia.

Editor: Ansar
Tribun-Timur.com
Ketua Umum PDIP Megawati di antara dua Jenderal TNI yakni KSAD Maruli dan Dudung Abdurachman. Dua jenderal yakni Jenderal TNI Maruli dan Jenderal TNI (Purn) Dudung menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati soal netralitas TNI di Pemilu dan Pilpres 2024. 

"Menurut saya, TNI-Polri tidak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu, yakini aja bahwa kita netral, gitu," ujarnya.

Dudung lantas berharap, Megawati mestinya juga bisa menyampaikan pesan netral itu kepada Badan Intelejen Nasional (BIN).

"Kemarin gak dibilang juga kok, BIN-nya kok netral. Harusnya bilang juga dong BIN juga netral," ujar Dudung.

Menurut Dudung, netralitas di BIN juga harus ditegaskan. Dia menyinggung itu karena sempat ramainya isu temuan pakta integritas yang diduga ditandatangani Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.

"Kan sudah ada kenyataan yang di Papua tuh. Yang pernyataan beredar di media," tutur Dudung.

Dia menuturkan dugaan BIN itu sudah mencuat sehingga mestinya Megawati juga menaruh perhatian.

Jenderal  Maruli

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut pihaknya sudah cukup tegas dalam menyikapi prajurit yang bermasalah atau melanggar aturan terkait Pemilu 2024.

Mantan Komandan Paspampres ini menyatakan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media perihal sindiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI/Polri di Pemilu 2024.

"Saya pikir yang kita lakukan kemarin ada beberapa yang sudah kita langsung panggil yang sebetulnya sudah menunjukkan bahwa kita itu cukup tegas untuk masalah pilpres ini," kata Maruli usai acara Perayaan Natal di Balai Kartini, Jakarta Selatan pada Senin (5/2/2024).

Maruli lalu mencontohkan ketika TNI menangani masalah di Sorong.

Di mana beberapa waktu lalu  viral dokumen pakta integritas antara Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Mantan Pangkostrad ini mengatakan akibat kasus itu  yang bersangkutan langsung ditarik ke Mabes TNI AD dan diinterogasi perihal duduk perkara yang sebenarnya.

"Ya kan waktu itu di Sorong. Itu ternyata anggota TNI yang sedang ada kegiatan di instansi lain. Langsung kita tarik, kita tanya - tanya, bagaimana sebetulnya kejadian tersebut dan lagi dalam proses," kata Maruli.

Ancaman Megawati

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved