Presiden Jokowi Bisa Bikin Pemilu Curang dan Tak Demokratis

Berdasarkan uraian diatas, kami mendesak untuk segera:

1. Presiden Jokowi menarik pernyataan bahwa Presiden dan Menteri boleh berpihak,
karena ini akan berpotensi menjadi alasan pembenar untuk pejabat negara dan seluruh aparatur negara untuk menunjukkan keberpihakan politik di dalam penyelenggaraan pemilu, dan berpotensi membuat proses penyelenggaraan pemilu dipenuhi dengan kecurangan, dan menimbulkan penyelenggaraan pemilu yang tidak fair dan tidak demokratis;

2. Mendesak Bawaslu untuk secara tegas dan bertanggungjawab menyelesaikan dan menindak seluruh bentuk ketidaknetralan dan keberpihakan aparatur negara dan pejabat negara, yang secara terbuka menguntungkan peserta pemilu tertentu, dan menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu;

3. Mendesak kepada seluruh pejabat negara, seluruh apartur negara untuk menghentikan aktifitas yang mengarah pada keberpihakan, menyalahgunakan program pemerintah yang mengarah kepada dukungan pada peserta pemilu tertentu;

Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Khoirunnisa Agustyati (Direktur Perludem) Fadli Ramadhanil (Manager Program Perludem).(*)