PDIP Sebut Konglomerat Ramai-ramai Dukung Prabowo-Gibran Gegara Panik, AMIN Target Orang Terkaya

"Mereka takut perubahan sehingga mendukung ‘status quo’. Sebab kalau kondisi berubah, mereka bisa tergilas," tandasnya.

Saham Adaro Anjlok
 
Sementara itu, saham PT Adaro Energy Tbk (ADRO) jatuh 2,08 persen pada penutupan perdagangan Selasa (23/1/2024).

Seperti dilansir sejumlah media, ADRO melandai mendekati level terendahnya dalam sepekan terakhir. 

Pelaku pasar tampak merespons negatif pernyataan pimpinan Adaro Group, Boy Thohir setelah konglomerat batubara itu menyatakan dukungan kepada capres Prabowo Subianto dalam acara relawan Erick Thohir Alumni AS.

Reaksi AMIN

Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Surya Tjandra bongkar penyebab konglomerat ramai-ramai dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Surya Tjandra, melihat bentuk dukungan itu sebagai sesuatu hal yang wajar dalam konteks kepentingan bisnis para tokoh relawan itu.

Menurutnya, rencana program “mengejar pajak” 100 orang terkaya di Indonesia yang digaungkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Anies-Muhaimin (AMIN) mungkin membuat orang-orang tersebut berpikir pragmatis mencari aman bagi keberlangsungan bisnisnya.

"Ya wajarlah kan sama Pak Anies malah mau dipajakin tuh 100 orang terkaya. Gimana mereka gak kabur dukung Prabowo yang lebih pilih mau pajakin UKM,” ujar Surya dalam konfirmasinya, Selasa (23/01/2024).

Surya menyebutkan bahwa persoalan mengejar pajak 100 orang terkaya di Indonesia itu merupakan orientasi pemikiran keadilan yang digaungkan pasangan AMIN.

Surya mengutip pernyataan Anies Baswedan bahwa acuan rumus perpajakan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat itu adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar.

“Sementara sebelumnya, saya ingat ada salah satu wakil ketua tim pemenangan Prabowo-Gibran sempat menyebutkan akan melakukan ekstensifikasi perpajakan dengan menerapkan pajak bagi usaha kecil menengah (UKM) pada Desember tahun lalu," kata dia.

"Yang kemudian saya dengar direvisi anggota lainnya dengan membebaskan pada tiga tahun pertama dulu, baru dipajakin setelahnya”, ujarnya.

Dari sini, sambung Surya, justru bisa menunjukkan bagaimana sebenarnya sikap keberpihakan para pasangan capres-cawapres terkait keadilan sistem perpajakan bagi masyarakat Indonesia.

“Kan jadi semakin jelas sikap keberpihakan para pasangan dalam konteks prinsip keadilan pajak bagi warga negara Indonesia," kata dia.